Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai bentuk terapi kejut atau shock therapy.
OTT yang dilakukan KPK berlangsung di Banjarmasin dan Lampung, serta terdapat laporan penindakan serupa di Jakarta. Menurut Purbaya, langkah tersebut menjadi pengingat agar aparat pajak dan bea cukai semakin fokus menjalankan tugas ke depan.
“Itu shock therapy untuk pajak dan bea cukai. Untuk lebih fokus lagi ke depan menjalankan tugasnya. Saya pikir nggak apa-apa itu,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/2).
Ia menegaskan, kasus serupa juga bisa terjadi di tempat lain. Yang terpenting, lanjutnya, Kementerian Keuangan tengah melakukan reorganisasi dan rekonsolidasi untuk memperbaiki kinerja ke depan. Bahkan, Purbaya mengaku telah melakukan perombakan besar-besaran di lingkungan DJBC.
“Di tempat lain juga sama, ada hal yang sama. Yang penting di sini kan kita sedang reorganisasi, sedang rekonsolidasi supaya lebih bagus lagi ke depan. Bea cukai kan kemarin sudah saya ganti berapa puluh orang pegawai,” katanya.
Langkah serupa juga akan dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak. “Sore ini berapa puluh pegawai pajak pun saya akan putar,” lanjutnya.
Menanggapi pertanyaan mengenai pendampingan hukum bagi pegawai yang terseret kasus, Purbaya memastikan akan tetap memberikan pendampingan, tanpa melakukan intervensi terhadap proses hukum yang berjalan.
“Tapi saya akan mendampingi. Hukumnya pun saya akan mendampingi supaya tidak ada abuse (kekerasan). Supaya ada fair treatment (perlakuan adil) ketika dilakukan proses peradilannya,” kata dia.
Ia juga menekankan tidak akan mencampuri proses penegakan hukum. “Tapi saya nggak akan intervensi dalam pengertian saya datang ke sana, suruh hentikan prosesnya,” tegas Purbaya. (Ins/I-1)
Mengapa polemik LPDP memicu kemarahan publik? Simak fakta terbaru soal 44 alumni wanprestasi, sanksi pengembalian dana, hingga kritik tajam Menkeu.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan agar keekonomian harga gas yang diproduksi Inpex di Blok Masela tetap kompetitif.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk mengelola ekonomi secara pruden dengan mengusung kebijakan yang pro-pertumbuhan dan pro-rakyat. T
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat pada 2025 akan terus berlanjut hingga 2026.
Purbaya Yudhi Sadewa mengeklaim telah lama mengetahui keberadaan safe house di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved