Headline
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta Polda Metro Jaya membebaskan mahasiswa yang ditangkap saat demo 27 tahun reformasi di depan Balai Kota Jakarta, Rabu (21/5).
Ia menghormati proses hukum terhadap mahasiswa yang diduga melakukan kekerasan. Namun, Usman meminta penahanan mereka ditangguhkan. Sementara mahasiswa yang hanya menyampaikan aspirasi, Usman meminta untuk dibebaskan.
“Kalau memang ada mahasiswa yang terbukti melakukan tindakan kekerasan, tentu kami menghormati proses hukumnya. Tapi bagi mereka yang hanya sekedar menyampaikan aspirasi, mohon agar mereka dibebaskan,” kata Usman di Balai Kota Jakarta, hari ini.
Ia mengaku telah menemui mahasiswa di Polda Metro Jaya pada Rabu malam. Menurutnya, ada sekitar 88 mahasiswa yang ditangkap polisi. Ia menegaskan, bahwa Polda Metro Jaya sebelumnya berjanji membebaskan mahasiswa yang tidak terlibat kekerasan.
“Tadi malam Pak Dir Intelkam menyampaikan rencananya untuk membebaskan tadi malam, setidak-tidaknya seluruh yang tidak terlibat itu, tapi sampai tadi pagi saya masih menunggu kabar kepastian apakah seluruhnya sudah dibebaskan atau belum,” katanya.
Ia berharap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk mendorong penangguhan penahanan. Hal itu telah disampaikan Usman saat bertemu Pramono hari ini.
“Tadi saya sampaikan juga kepada Pak Pramono, mohon agar Pak Gubernur untuk ikut mendorong penangguhan proses hukumnya, karena penangkapan tadi malam itu kan banyak sekali,” ujarnya. (Far/P-1)
Sempat bersitegang dengan kelompok massa di sekitar yang berada di sisi Selatan DPRD DIY, demonstran pun perlahan menurut untuk mundur ke arah Utara di Parkir Abu Bakar Ali.
Mendekati pukul 22.40 WIB, Kamis (20/3), situasi Demonstrasi Tolak UU TNI di Gedung DPRD DIY memanas. Polisi mendesak para demonstran untuk membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing.
Para demonstran juga berbaris melawan pemerintahan baru dan kelompok sayap kanan.
DPRD Provinsi DKI Jakarta terus mendalami sejumlah isu teknis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan perparkiran melalui rapat kerja bersama eksekutif.
Seperti program KJP Plus yang merupakan kelanjutan kebijakan sebelumnya yang sudah diketahui hingga 92% warga, namun hanya 41% yang merasa mendapat manfaat langsung.
Rano mengatakan DKI Jakarta menjadi salah satu daerah di Indonesia yang belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) mengenai KTR bersama beberapa kota lain di Provinsi Aceh dan Papua.
Dengan dibentuknya BUMD parkir, pengelolaan parkir lebih profesional dibandingkan sekarang yang berantakan pengelolaannya.
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, bahkan mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membubarkan Unit Pengelola (UP) Perparkiran
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved