Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta Polda Metro Jaya membebaskan mahasiswa yang ditangkap saat demo 27 tahun reformasi di depan Balai Kota Jakarta, Rabu (21/5).
Ia menghormati proses hukum terhadap mahasiswa yang diduga melakukan kekerasan. Namun, Usman meminta penahanan mereka ditangguhkan. Sementara mahasiswa yang hanya menyampaikan aspirasi, Usman meminta untuk dibebaskan.
“Kalau memang ada mahasiswa yang terbukti melakukan tindakan kekerasan, tentu kami menghormati proses hukumnya. Tapi bagi mereka yang hanya sekedar menyampaikan aspirasi, mohon agar mereka dibebaskan,” kata Usman di Balai Kota Jakarta, hari ini.
Ia mengaku telah menemui mahasiswa di Polda Metro Jaya pada Rabu malam. Menurutnya, ada sekitar 88 mahasiswa yang ditangkap polisi. Ia menegaskan, bahwa Polda Metro Jaya sebelumnya berjanji membebaskan mahasiswa yang tidak terlibat kekerasan.
“Tadi malam Pak Dir Intelkam menyampaikan rencananya untuk membebaskan tadi malam, setidak-tidaknya seluruh yang tidak terlibat itu, tapi sampai tadi pagi saya masih menunggu kabar kepastian apakah seluruhnya sudah dibebaskan atau belum,” katanya.
Ia berharap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk mendorong penangguhan penahanan. Hal itu telah disampaikan Usman saat bertemu Pramono hari ini.
“Tadi saya sampaikan juga kepada Pak Pramono, mohon agar Pak Gubernur untuk ikut mendorong penangguhan proses hukumnya, karena penangkapan tadi malam itu kan banyak sekali,” ujarnya. (Far/P-1)
Para demonstran juga berbaris melawan pemerintahan baru dan kelompok sayap kanan.
Mendekati pukul 22.40 WIB, Kamis (20/3), situasi Demonstrasi Tolak UU TNI di Gedung DPRD DIY memanas. Polisi mendesak para demonstran untuk membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing.
Sempat bersitegang dengan kelompok massa di sekitar yang berada di sisi Selatan DPRD DIY, demonstran pun perlahan menurut untuk mundur ke arah Utara di Parkir Abu Bakar Ali.
Melalui platform politik sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, ia juga terus menyuarakan pentingnya akses informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi yang inklusif, edukatif, dan merata.
Generasi muda diminta dapat lebih kritis mengawal jalannya Pilkada Jakarta 2024. Mengingat peran mereka sangat penting untuk membangun arah Jakarta yang lebih baik.
DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, untuk menjamin keselamatan para petugas ad hoc yang bertugas di Pilkada 2024.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Jakarta akan mengembalikan dana hibah ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta senilai Rp355 miliar.
KETUA DPRD Jakarta Khoirudin mendukung wacana pemilihan gubernur dipilih melalui DPRD.
Jika Bawaslu dan KPU memiliki usulan program baru, harus segera diajukan sebelum 24 April 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved