Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memasang 10 kamera pengawas (Closed Circuit Television/CCTV) untuk mengawasi munculnya parkir liar di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
"Total menjadi sebanyak 10 CCTV yang terpasang di kawasan Tanah Abang (pekan ini)," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo di Jakarta, hari ini.
Hingga saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah memasang tujuh kamera pengawas dan kamera kedelapan masih dalam pemasangan.
"Di Tanah Abang saat ini sudah terpasang sebanyak tujuh kamera di kawasan tersebut. (Kamera ke delapan) Sedang dilakukan pemasangan," kata Syafrin.
Adapun kawasan Tanah Abang menjadi salah satu titik adanya parkir liar dan bahkan di sana terdapat juru parkir (jukir) yang menetapkan tarif parkir Rp6 ribu.
Mengetahui hal itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, pihaknya akan menindak tegas parkir liar di Tanah Abang. Peraturan mengenai larangan parkir liar sudah ada, namun belum dijalankan maksimal.
Peraturan ini yakni Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Pasal 62 Ayat 3 perda tersebut menyatakan terhadap kendaraan bermotor yang berhenti atau parkir bukan pada tempatnya dapat dilakukan penindakan.
Penindakan yang dimaksud berupa penguncian ban kendaraan bermotor, pemindahan kendaraan dengan cara penderekan ke fasilitas parkir yang sudah ditetapkan atau ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh pemerintah daerah atau pencabutan pentil ban kendaraan bermotor.
Gubernur telah memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan penertiban terhadap parkir liar. Dia juga meminta petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) atau dikenal sebagai "pasukan oranye" untuk mendukung penindakan di lapangan.(Ant/P-1)
Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan jukir liar bisa dijerat pidana jika mematok tarif parkir tinggi bahkan memaksa pengendara membayar.
DOMINIQUE Strauss-Kahn, 65, direktur lembaga International Monetary Fund (IMF) sepanjang 2007-2011, kemarin menjalani sidang di Pengadilan Lille, Prancis Utara
WAKIL Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto mengimbau Dishub DKI Jakarta untuk tidak lagi menerima pembayaran parkir secara tunai.
DINAS Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta meniadakan layanan angkutan kapal menuju Kepulauan Seribu pada Selasa, 1 Juli 2025 karena terdapat risiko gelombang tinggi.
Dishub DKI Jakarta melakukan evaluasi lima rute layanan Transjabodetabek yang telah beroperasi, termasuk sistem antrean rute P11 Bogor-Blok M.
Dishub DKI menerima usulan dari Panitia Khusus Perparkiran DPRD DKI Jakarta, salah satunya dalam pengelolaan parkir oleh organisasi masyarakat (ormas)
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, bahkan mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membubarkan Unit Pengelola (UP) Perparkiran
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved