Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Fraksi Partai NasDem DPRD Jakarta, Jupiter menyoroti masalah pencegahan kebakaran yang marak terjadi di Jakarta akhir-akhir ini. Ia mengatakan pemerintah harus memberikan alat pemadam api di pemukiman padat penduduk secara garis.
“Berkali-kali saya sampaikan, di periode lalu di Komisi A, saya menyampaikan kepada Kepala Dinas GulKarmat bahwa pemberian APAR secara gratis itu untuk di wilayah pemukiman padat itu wajib untuk diberikan,” kata Jupiter saat meninjau lokasi kebakaran di Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta, Jumat (24/1).
Anggota Komisi B DPRD Jakarta itu menilai hal ini bisa dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta. Mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta yang besar.
“Apalagi APBD DKI Jakarta sangat besar,” ujarnya.
Lebih lanjut Jupiter mengatakan setiap kebakaran itu berawal dari api yang kecil sehingga alat pemandian kebakaran sederhana seperti Apar menjadi sangat penting. Sehingga api yang kecil tersebut tidak membesar.
“Karena api yang besar itu tentunya diawali dari api yang kecil. Nah, untuk penyelamatan pertama itu bisa menggunakan APAR. Namun sayangnya, masih banyak RW di pemukiman padat itu tidak memiliki APAR,” tegasnya.
Kunjungi Kebakaran Kemayoran, Legislator NasDem Soroti Masalah Pencegahan Kebakaran
Jakarta : Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Jakarta, Jupiter menyoroti masalah pencegahan kebakaran yang marak terjadi di Jakarta akhir-akhir ini. Ia mengatakan pemerintah harus memberikan alat pemadam api di pemukiman padat penduduk secara garis.
“Berkali-kali saya sampaikan, di periode lalu di Komisi A, saya menyampaikan kepada Kepala Dinas GulKarmat bahwa pemberian APAR secara gratis itu untuk di wilayah pemukiman padat itu wajib untuk diberikan,” kata Jupiter saat meninjau lokasi kebakaran di Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, 24 Januari 2025.
Anggota Komisi B DPRD Jakarta itu menilai hal ini bisa dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta. Mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta yang besar.
“Apalagi APBD DKI Jakarta sangat besar,” ujarnya.
Lebih lanjut Jupiter mengatakan setiap kebakaran itu berawal dari api yang kecil sehingga alat pemandian kebakaran sederhana seperti Apar menjadi sangat penting. Sehingga api yang kecil tersebut tidak membesar.
“Karena api yang besar itu tentunya diawali dari api yang kecil. Nah, untuk penyelamatan pertama itu bisa menggunakan APAR. Namun sayangnya, masih banyak RW di pemukiman padat itu tidak memiliki APAR,” tegasnya.
Kunjungi Kebakaran Kemayoran, Legislator NasDem Soroti Masalah Pencegahan Kebakaran
Jakarta : Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Jakarta, Jupiter menyoroti masalah pencegahan kebakaran yang marak terjadi di Jakarta akhir-akhir ini. Ia mengatakan pemerintah harus memberikan alat pemadam api di pemukiman padat penduduk secara garis.
“Berkali-kali saya sampaikan, di periode lalu di Komisi A, saya menyampaikan kepada Kepala Dinas GulKarmat bahwa pemberian APAR secara gratis itu untuk di wilayah pemukiman padat itu wajib untuk diberikan,” kata Jupiter saat meninjau lokasi kebakaran di Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, 24 Januari 2025.
Anggota Komisi B DPRD Jakarta itu menilai hal ini bisa dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta. Mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta yang besar.
“Apalagi APBD DKI Jakarta sangat besar,” ujarnya.
Lebih lanjut Jupiter mengatakan setiap kebakaran itu berawal dari api yang kecil sehingga alat pemandian kebakaran sederhana seperti Apar menjadi sangat penting. Sehingga api yang kecil tersebut tidak membesar.
“Karena api yang besar itu tentunya diawali dari api yang kecil. Nah, untuk penyelamatan pertama itu bisa menggunakan APAR. Namun sayangnya, masih banyak RW di pemukiman padat itu tidak memiliki APAR,” tegasnya. (Joy/I-2)
Mahalnya harga pupuk membuat petani mengurangi dosis pemupukan sehingga berdampak pada penurunan produktivitas.
Awal minggu ini, kasus keracunan MBG yang terjadi di Jawa Barat, telah menyebabkan korban hingga 842 siswa.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mendukung langkah DPR RI untuk berbenah dan memperteguh komitmen berjuang demi kepentingan rakyat dalam tuntutan 17+8.
FRAKSI Partai NasDem di DPR RI meminta agar seluruh hak keuangan dan fasilitas yang melekat pada Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach yang telah dinonaktifkan dari anggota DPR segera dihentikan.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI menegaskan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto dalam mengusut tuntas dugaan makar yang mencuat di balik gelombang demonstrasi
ANGGOTA DPR RI Daerah Pemilihan Papua, Tonny Tesar, menggandeng Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar kegiatan penguatan implementasi Pancasila di Jayapura, Rabu (20/8).
Anggota DPRD DKI Kevin Wu mendesak percepatan investigasi kebakaran di Teluk Gong yang menewaskan 5 orang.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk disahkan menjadi perda.
ANGGOTA Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Pansus Raperda KTR) DPRD DKI Jakarta, Ali Lubis, mengusulkan agar pengesahan Raperda KTR ditunda.
ANGGOTA Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Lubis menilai, banjir rob kawasan pesisir Jakarta merupakan peringatan serius. Ia meminta Pemprov DKI Jakarta mempercepat penanganan.
BELAJAR dari peristiwa kebakaran Terra Drone, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Lubis, meminta agar pengawasan keamanan gedung dan bangunan di Jakarta diperketat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved