Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat, hingga sekarang ini terus mengawal program makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Pengawalan ini mencakup proses distribusi makanan kepada para pelajar agar berjalan aman serta lancar, sehingga upaya meningkatkan kualitas gizi generasi penerus dapat tercapai sesuai tujuan implementasi program tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Depok, Mary Liziawati mengatakan, Pemkot melakukan sejumlah langkah dalam mengawal pemberian MBG sebagai bentuk kepedulian pihaknya terhadap kesehatan dan gizi generasi penerus.
"Kita terus mengawal keamanan pelaksanaan program MBG tersebut," katanya, Sabtu (18/1).
Mary mengatakan, Pemkot melalui Dinas Kesehatan turut serta melakukan pengukuran status gizi dengan metode antropometri. "Kemudian juga menyusun standar gizi dan pedoman menu yang disajikan untuk makanan bergizi gratis."
Selanjutnya, ungkap Mary, pihaknya juga memantau sertifikasi hygine dan sanitasi pada penyedia makanan bergizi gratis.
"Kami juga memantau kualitas air bersih dan air minum yang digunakan untuk menyediakan makanan bergizi gratis tersebut," tambahnya.
Sisi lain, Pemkot juga turut melakukan pemberdayaan dan peningkatan bagi tenaga kesehatan (nakes) dan kader kesehatan.
"Juga memberikan edukasi dan pengembangan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Sehingga harapannya makanan yang didistribusikan sesuai standar gizi dan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian," tutupnya.
Diketahui sebanyak 20.261 siswa mendapat makan bergizi gratis pada jenjang pendidikan PAUD/TK /SD sederajat di Kota Depok. Program MBG ini merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan serentak pada Senin, (6/1) di seluruh Indonesia (H-2)
Pernyataan Dadan itu menjawab adanya narasi yang menyebut anggaran besar MBG berasal dari pos pendidikan, pos kesehatan dan pos bantuan pemerintag di lembaga kementrian lain.
Tindakan itu dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai langkah evaluasi menyusul ditemukannya kasus-kasus menonjol.
Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan informasi yang beredar terkait besaran alokasi anggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pendidikan sebagaimana narasi yang beredar di publik.
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya berdampak pada asupan gizi siswa, tetapi juga menggerakkan ekonomi warga di sekitar lokasi pelaksanaan.
Hasil penelitian Research Institute of Socio-Economic Development (RISED) menunjukkan, mayoritas orang tua merasakan adanya perbaikan pola konsumsi anak setelah adanya program MBG.
Pernyataan Dadan itu menjawab adanya narasi yang menyebut anggaran besar MBG berasal dari pos pendidikan, pos kesehatan dan pos bantuan pemerintag di lembaga kementrian lain.
Tindakan itu dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai langkah evaluasi menyusul ditemukannya kasus-kasus menonjol.
MBG juga menjadi motor ekonomi kerakyatan melalui kepastian pasar bagi UMKM dan dapur mitra, penyerapan produk lokal, serta penciptaan lapangan kerja baru di daerah.
Ia menekankan perlunya dukungan pemerintah berupa akses pembiayaan dan teknologi agar petani muda dapat bersaing secara optimal.
Setiap SPPG rata-rata mempekerjakan 50 orang. Dengan 24 ribu unit, tenaga kerja langsung yang terserap mencapai sekitar 1,1 juta orang.
Target pembangunan dapur SPPG di Jawa Barat 4.600 dan sekarang telah terlampaui kurang lebih sudah hampir 4.700.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved