Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
PELAKSANAAN Makan Bergizi Gratis (MBG) di Surabaya hingga kini masih dalam proses uji coba. Pelaksanaan murni dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN),
“Ini kan uji cobanya Badan Gizi. Jadi di semua wilayah Indonesia termasuk seluruh Jawa Timur ini bukan pemerintah daerahnya tidak tahu, tapi yang bergerak ini adalah badan gizi, dan (sifatnya) masih uji coba,” kata Wali Kota Surabaya Eri cahyadi di Surabaya, Jumat (17/1).
Menurutnya, pelaksanaan uji coba ini murni di-handle oleh BGN dan pemerintah daerah hanya sebatas mendapatkan pemberitahuan saja kalau sekolah di wilayahnya ditunjuk untuk pelaksanaan.
Demikian dengan kurasi dapur umum yang bertugas mengolah dan mendistribusikan MBG ke sekolah-sekolah, Eri mengatakan yang menentukan teknisnya juga dari BGN.
“Ketika dia (dapur umum) diberikan kepercayaan itu, dan mendapatkan izin, maka dia harus melayani 3500 porsi makanan untuk anak-anak makan gratis,” ucapnya.
Termasuk kebijakan mendahulukan sekolah yang lebih dekat dengan dapur umum untuk menerima MBG, menurut Eri juga kebijakan dari BGN. Program MBG yang dimulai di Surabaya Senin lalu menyasar lima sekolah perwakilan tiap jenjang, mulai dari TK, SD, SMP, serta SMA/SMK. Rinciannya yakni TK Yasporbi, SD Taquma, SMPN 13 Surabaya, SMAN 10 Surabaya, dan SMK PGRI 1 Surabaya.
Terkait dipilihnya sekolah-sekolah itu untuk pelaksanaan MBG, Eri kembali menegaskan kalau yang menunjuk adalah BGN. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya hanya mendapatkan pemberitahuan saja.
“Itu mereka yang menentukan. Kita hanya dikasih tau saja. Kalau SMA/SMK juga dikasih tau ke pemerintah provinsi. Jadi kenapa di situ ya, mungkin karena terdekat dengan dapur umumnya,” ujarnya.(H-2)
Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan program Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis pemerintah dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Program ini adalah implementasi kebijakan Presiden Prabowo agar pelajar, ibu hamil, dan ibu menyusui dapat memperoleh makanan sehat dan bergizi secara gratis.
Model penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi karena tidak efisien.
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
pemerintah dinilai telah menabrak konstitusi. Sebab, sebanyak 44,2% dari alokasi pendidikan dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam RAPBN 2026
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved