Gapembi: Isu Mitra SPPG Untung Rp1,8 Miliar tak Berdasar

GABUNGAN Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) menegaskan isu mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) meraup keuntungan bersih hingga Rp1,8 miliar per tahun tidak memiliki dasar perhitungan utuh. Pernyataan itu sekaligus memperkuat klarifikasi Wakil Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Sony Sonjaya.

Ketua Umum Gapembi Alven Stony mengatakan skema kemitraan SPPG justru merupakan terobosan pemerintah dalam menghimpun investasi swasta tanpa membebani anggaran negara untuk pembangunan infrastruktur.

“Baru kali ini lembaga pemerintah sangat cerdas dalam proses pembangunan program dengan meng-collect investasi mitra hingga triliunan rupiah untuk membangun fasilitas SPPG. Dengan sudah terbangun 24 ribu SPPG dan setiap unit menelan investasi Rp2 miliar sampai Rp3 miliar, maka total dana mitra mencapai Rp48 triliun sampai Rp72 triliun, belum termasuk tanah,” ujar Alven dalam keterangannya, Minggu (22/2/2026).

Baca juga : MBG Dorong Ekonomi Lokal, Proses Standar Keamanan Pangan Masih Perlu Dipercepat

Menurut dia, apabila nilai tanah dihitung, total investasi mitra bisa melampaui Rp200 triliun. Dengan pola tersebut, pemerintah tidak perlu lagi menganggarkan pembelian lahan, tender pembangunan gedung, serta pengadaan peralatan dapur secara terpusat.

Alven mengakui pada tahap awal program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak sedikit pihak yang meragukan implementasi dan keberlanjutannya. Namun, perkembangan di lapangan menunjukkan MBG kini jadi peluang usaha baru bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai daerah.

Ia memaparkan dampak berganda (multiplier effect) program ini signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Setiap SPPG rata-rata mempekerjakan 50 orang. Dengan 24 ribu unit, tenaga kerja langsung yang terserap mencapai sekitar 1,1 juta orang.

Baca juga : Program MBG Serap Tenaga Kerja dan Dorong Ekosistem Pangan Lokal

Selain itu, setiap SPPG menggandeng sekitar 15 pemasok lokal. Jika masing-masing pemasok mempekerjakan tiga hingga lima pekerja, terdapat tambahan sekitar 1,5 juta tenaga kerja tidak langsung. “Totalnya bisa mencapai 2,5 juta orang yang terdampak secara ekonomi,” kata Alven.

Sekretaris Jenderal Gapembi Hasan Basri menambahkan isu keuntungan bersih Rp1,8 miliar per tahun muncul dari pemahaman yang keliru terhadap skema insentif.

“Jika ada yang menyebarkan isu mitra mendapat untung Rp1,8 miliar per tahun, itu isu yang tidak ada dasarnya,” ujar Hasan.

Ia menjelaskan insentif yang diterima mitra sebesar Rp36 juta per tahap pencairan atau Rp144 juta per bulan. Dalam setahun, nilainya mencapai Rp1,728 miliar. Namun, angka tersebut masih bruto dan belum dikurangi berbagai biaya operasional.

Menurut Hasan, mitra tetap menanggung biaya manajer yayasan, tenaga pengelola keuangan dan investasi, pemeliharaan dapur, insentif tambahan bagi relawan, hingga biaya sertifikasi serta kewajiban administratif lainnya. Dengan kebutuhan investasi awal Rp2 miliar hingga Rp3 miliar per unit, pengembalian modal dalam dua tahun pun belum tentu sepenuhnya tercapai.

Sebelumnya, Wakil Ketua BGN Bidang Operasional Sony Sonjaya menegaskan, narasi keuntungan bersih Rp1,8 miliar per tahun tidak mencerminkan kondisi riil.

Ia menjelaskan angka Rp1,728 miliar per tahun merupakan nilai bruto dari insentif yang diterima mitra, bukan laba bersih. Dana tersebut masih digunakan untuk membiayai operasional serta mengembalikan investasi pembangunan fasilitas SPPG yang memenuhi standar teknis yang ditetapkan pemerintah.

Dengan demikian, baik BGN maupun Gapembi meminta masyarakat memahami struktur pembiayaan program secara menyeluruh agar tidak terjebak pada asumsi yang menyesatkan.(H-2)