Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tapi juga mendorong penyerapan tenaga kerja dan penguatan ekosistem ekonomi lokal.
Itu mengemuka dalam acara pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (DPW Gapembi) Sulawesi Tenggara, di Kendari, Minggu (8/2/2026).
Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi BGN Prof Sitti Aida Adha Taridala mengatakan program MBG merupakan langkah strategis untuk memperbaiki mutu sumber daya manusia serta menekan angka malnutrisi di Indonesia.
Menurut Aida, persoalan gizi nasional masih menjadi tantangan serius. Data menunjukkan prevalensi stunting balita pada 2024 masih mencapai 19,8%, disusul underweight 16,8% serta wasting 7,4%. Pada ibu hamil, angka kekurangan energi kronis mencapai 16,9% dan anemia 27,7%. “Program Makan Bergizi Gratis merupakan intervensi komprehensif untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi cukup sekaligus mendukung proses belajar mereka,” ujar Aida.
Sekadar informasi, program MBG menargetkan sekitar 60,19 juta penerima manfaat yang meliputi peserta didik dari jenjang pendidikan usia dini hingga menengah, santri, peserta didik sekolah luar biasa, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok masyarakat lainnya.
Untuk mendukung program itu, saat ini telah beroperasi 23.012 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau sekitar 65% dari target nasional sebanyak 35.270 unit.
Ketua Umum Gapembi Alven Stony menyampaikan selain berdampak pada sisi kesehatan masyarakat, program ini juga dinilai memberikan efek ekonomi secara signifikan. Menurutnya, keberadaan SPPG telah membuka lapangan kerja dalam jumlah besar.
“Melalui program MBG, lewat SPPG berkontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja dengan estimasi sekitar 1,9 juta orang pada 22.000 SPPG. Setiap SPPG rata-rata menyerap sekitar 50 pekerja honor. Selain itu, ada sekitar 22.000 pemasok bahan pangan yang masing-masing ikut juga mempekerjakan minimal tiga orang,” kata Alven.
Alven pun mengapresiasi pelantikan DPW Gapembi Sulawesi Tenggara. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi pada berbagai pihak untuk memastikan keberhasilan program MBG.
“Diperlukan kolaborasi yang strategis antara BGN, Gapembi, serta mitra nasional seperti Kadin, Bulog, dan pemangku kepentingan lain sehingga program ini berjalan optimal,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Asrun Lio menilai program MBG memiliki tujuan yang strategis karena tidak hanya menyediakan makanan, tetapi juga memastikan kualitas gizi yang tepat bagi penerima manfaat.
“Aspek penting dalam program ini bukan hanya menyediakan makanan enak, tetapi juga memastikan makanan tersebut sehat dan bergizi. Program MBG menekankan standar detail, mulai dari kebersihan, kehalalan, hingga kualitas gizi,” kata Asrun.
Ia menambahkan keberhasilan program MBG memerlukan dukungan ekosistem yang saling terintegrasi. “Program ini tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan ekosistem yang mendukung agar pelaksanaannya optimal. Ekosistem itu juga berpotensi besar menggerakkan perekonomian lokal,” ujarnya. Pemerintah, jelas dia, berharap implementasi MBG memperkuat ketahanan gizi nasional sekaligus meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia. (H-2)
Pernyataan Dadan itu menjawab adanya narasi yang menyebut anggaran besar MBG berasal dari pos pendidikan, pos kesehatan dan pos bantuan pemerintag di lembaga kementrian lain.
Tindakan itu dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai langkah evaluasi menyusul ditemukannya kasus-kasus menonjol.
MBG juga menjadi motor ekonomi kerakyatan melalui kepastian pasar bagi UMKM dan dapur mitra, penyerapan produk lokal, serta penciptaan lapangan kerja baru di daerah.
Ia menekankan perlunya dukungan pemerintah berupa akses pembiayaan dan teknologi agar petani muda dapat bersaing secara optimal.
Setiap SPPG rata-rata mempekerjakan 50 orang. Dengan 24 ribu unit, tenaga kerja langsung yang terserap mencapai sekitar 1,1 juta orang.
Target pembangunan dapur SPPG di Jawa Barat 4.600 dan sekarang telah terlampaui kurang lebih sudah hampir 4.700.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved