MBG Dorong Ekonomi Lokal, Proses Standar Keamanan Pangan Masih Perlu Dipercepat

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mendorong penguatan ekonomi lokal. Namun, pemenuhan standar keamanan pangan nasional masih perlu dipercepat, terutama terkait sertifikasi higiene sanitasi.

Hal itu mengemuka dalam pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (DPW Gapembi) Sulawesi Selatan di Hotel Claro Makassar, Senin (9/2/2026).

Acara tersebut dihadiri Ketua Umum Gapembi Alven Stony, Pelaksana Harian Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Ermiati Sofi Yessi, serta Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman.

Baca juga : Jabar Optimistis Pembangunan 4.600 Dapur SPPG Selesai pada Oktober 2025

Ketua Umum Gapembi Alven Stony mengatakan MBG jadi program strategis karena berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus menggerakkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Berdasarkan survei nasional Indikator, sebanyak 88,5% masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Angka ini menunjukkan program MBG mendapat kepercayaan publik karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Alven.

Menurut dia, UMKM berkontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Program MBG dinilai memperluas rantai pasok pangan sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat bawah.
Pelaksana Harian Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Ermiati Sofi Yessi mengatakan penguatan sistem keamanan pangan menjadi tantangan utama pelaksanaan MBG. Hingga kini, pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) baru mencapai sekitar 40% secara nasional.

Baca juga : Program MBG Serap Tenaga Kerja dan Dorong Ekosistem Pangan Lokal

“Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memenuhi seluruh persyaratan SLHS agar operasional sesuai standar dan tetap memperoleh insentif program,” katanya.

Menurut Yessi, SPPG tidak hanya berfungsi sebagai dapur penyedia makanan, tetapi juga pusat edukasi gizi, pelayanan masyarakat, dan penguatan ketahanan pangan lokal. Kepala SPPG akan mendapatkan pelatihan guna memastikan pengelolaan berjalan sesuai standar.

Ia menambahkan meningkatnya jumlah dapur MBG akan memperbesar kebutuhan bahan pangan. Karena itu, pengadaan bahan pangan diharapkan mengutamakan petani, UMKM, dan pemasok lokal. Menu makanan juga dapat memanfaatkan pangan khas daerah selama memenuhi standar kandungan gizi. BGN juga menyiapkan mekanisme khusus pelaksanaan program selama Ramadan.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menilai MBG efektif memperbaiki pola makan anak. Ia menekankan pentingnya komposisi menu seimbang untuk mendukung pertumbuhan dan kesehatan anak.
“Banyak anak bertubuh kecil bukan semata karena stunting, tetapi karena asupan makan yang kurang dan pola makan tidak teratur. Makan bersama di sekolah membuat anak lebih antusias dan kebutuhan gizinya lebih terpenuhi,” ujarnya.

Gubernur menambahkan pengadaan bahan pangan untuk program tersebut diprioritaskan dari pelaku usaha dan petani lokal. Pemerintah daerah juga mendorong peningkatan kapasitas UMKM agar mampu memenuhi kebutuhan program secara berkelanjutan. Selain itu, operasional SPPG diharapkan menerapkan instalasi pengolahan air limbah agar tetap higienis dan ramah lingkungan.

Dalam pelantikan tersebut, Nurdin Beta dipercaya sebagai Ketua DPW Gapembi Sulawesi Selatan dengan didampingi Jaka Mustika sebagai sekretaris dan Rusdi sebagai bendahara. Struktur organisasi DPW Gapembi Sulawesi Selatan juga diperkuat tiga koordinator wilayah yang mencakup seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan guna memastikan pengawalan program MBG berjalan merata dan terintegrasi.

Pelantikan kepengurusan baru tersebut diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mendukung keberlanjutan program MBG serta ketahanan pangan daerah. (H-2)