Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA DPRD DKI Jakarta Khoirudin berencana memanggil Pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas Kebudayaan Imam Hadi Purnomo. Ia ingin mengetahui secara lengkap kasus dugaan korupsi yang dilakukan Kepala Dinas Kebudayaan Iwan Henry.
"Secara resmi kami akan panggil untuk dialog. Untuk mendapat informasi yang sebenarnya, yang objektif. Apa sih yang terjadi," ujar Khorudin kepada wartawan, Sabtu, 21 Desember 2024.
Khoridin menjelaskan pihaknya belum menentukan waktu pemanggilan. Namun, ia berkeinginan menggelar dialog pada awal Januari 2025.
"Ini kan kita mau liburan tahun baru dulu ya. Mungkin setelah tahun baru selesai. Setelah 2 atau 3 Januari," jelasnya.
Disamping itu, Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI ini mengaku terkejut adanya penggeledahan kantor Dinas Kebudayaan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ia meyakini aparat penegak hukum tersebut memiliki dasar yang kuat.
"Ada data awal yang mendasari. Dan saya mendukung penegak hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum," tandasnya.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi resmi menonaktifkan Kepala Dinas Kebudayaan Iwan Henry Wardhana. Hal ini terkait penggeledahan kantor Dinas Kebudayaan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta atas kasus stempel palsu yang diduga merugikan negara Rp150 miliar.
"Terkait dengan Kepala Dinas Kebudayaan hari ini saya non-aktifikan," ujar Teguh di Balai Agung, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, 19 Desember 2024. (M-3)
PENYIDIK Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta hingga saat ini telah memeriksa 3 saksi terkait kasus dugaan korupsi Rp150 miliar di Dinas Kebudayaan (Disbud) Pemprov DKI Jakarta.
KEJAKSAAN Tinggi DKI Jakarta mengungkap modus korupsi Dinas Kebudayaan DKI Jakarta dengan menggunakan stempel palu dan kegiatan fiktif.
Budi juga menerangkan pihaknya telah mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan para tersangka untuk memastikan kelancaran dari porses hukum.
MFM dan GAR bersepakat untuk menggunakan sanggar-sanggar fiktif dalam pembuatan surat pertanggungjawaban (SPJ) guna pencairan dana kegiatan Pergelaran Seni dan Budaya.
Kejati DKI Jakarta mengungkapkan bahwa salah satu tersangka korupsi dari pemilik EO berinisial GAR memiliki satu ruangan dan staf di Kantor Dinas Kebudayaan DKI Jakarta.
Melalui platform politik sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, ia juga terus menyuarakan pentingnya akses informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi yang inklusif, edukatif, dan merata.
Generasi muda diminta dapat lebih kritis mengawal jalannya Pilkada Jakarta 2024. Mengingat peran mereka sangat penting untuk membangun arah Jakarta yang lebih baik.
DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, untuk menjamin keselamatan para petugas ad hoc yang bertugas di Pilkada 2024.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Jakarta akan mengembalikan dana hibah ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta senilai Rp355 miliar.
KETUA DPRD Jakarta Khoirudin mendukung wacana pemilihan gubernur dipilih melalui DPRD.
Jika Bawaslu dan KPU memiliki usulan program baru, harus segera diajukan sebelum 24 April 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved