Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
KANTOR Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) DKI Jakarta bersama Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (Hebitren) DKI mendorong ekonomi syariah, khususnya kemandirian ekonomi pondok pesantren.
Hal itu disampaikan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jakarta, Sahminan, dalam Pelantikan dan Pengukuhan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) DKI Jakarta dan empat Dewan Pengurus Daerah (DPD), yaitu Kota Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara (termasuk Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu) pada Selasa (13/8) bertempat di Jakarta.
Hebitren merupakan bagian dari upaya Bank Indonesia untuk melakukan pemberdayaan ekonomi pesantren dengan membangun ekosistem bisnis pesantren.
Baca juga : Bank Indonesia akan Kembangkan Holding Bisnis Pesantren
"Upaya tersebut adalah bagian dari program strategis Bank Indonesia untuk mendukung pembangunan ekonomi dan keuangan syariah," kata Sahminan, Rabu (14/8).
Dalam sambutannya, ia menyampaikan harapannya agar Hebitren dapat menjadi wadah untuk memfasilitasi kerja sama perdagangan antar pondok pesantren. Terlebih dengan telah dilakukannya pemetaan bisnis yang dilakukan kepada 55 pondok pesantren anggota Hebitren.
"Dalam beberapa tahun ke depan, diharapkan lebih banyak pesantren yang mandiri secara ekonomi dan memiliki unit usaha produktif, dengan kemampuan untuk berkontribusi lebih besar pada perekonomian nasional," ujar Sahminan.
Baca juga : Pemprov DKI Apresiasi Peran Bank Indonesia dalam Penguatan Ekonomi
Sebagai bentuk dukungan Bank Indonesia, dalam rangkaian kegiatan pelantikan Hebitren ini, pada 12 Agustus 2024 KPwBI Provinsi DKI Jakarta juga mengisi sesi pelatihan mengenai mindset bisnis pesantren.
Selain itu juga akan dilaksanakan kunjungan kepada beberapa pondok pesantren mitra dan binaan Bank Indonesia untuk mengidentifikasi dan memaksimalkan potensi ekonomi pesantren.
Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hebitren, KH Hasib Wahab Hasbullah, menyampaikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pesantren, terdapat tiga fungsi pesantren yakni fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.
Untuk itu, keberadaan Hebitren diharapkan dapat membantu pesantren dalam menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat, sehingga pesantren tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar Al-Qur’an atau agama, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembelajaran ekonomi dan bisnis berbasis syariah. (J-3)
RIBUAN warga antusias memadati Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, dalam perayaan malam puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 DKI Jakarta, Minggu (22/6).
Program BPJS hewan diperuntukkan bagi pemilik hewan yang taraf ekonominya kurang mampu.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) untuk memperbaiki Parung Panjang.
Sebanyak 29 RT di Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terendam banjir pada Rabu (18/6) dini hari.
WAKIL Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno melakukan kunjungan ke Bali bertemu Gubernur Bali Wayan Koster di Rumah Jabatan Jayasabha, Denpasar, Jumat sore (13/6) membahas kerja sama subway
HIMPUNAN Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta mendukung penuh upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mencapai target masuk dalam 50 besar kota global.
Kemenag menyebut program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang menyasar siswa dan santri bisa melengkapi kebutuhan pemeriksaan kesehatan di pesantren.
Untuk bisa mengakses peluang beasiswa kampus-kampus internasional di luar negeri dan dalam negeri, menurut Kyai Imjaz, bahasa Inggris menjadi kunci yang wajib dimiliki.
KETUA Bidang Pondok Pesantren dan Majelis Taklim Pengurus Pusat GP Ansor, Nur Faizin mendukung gagasan tentang transformasi pendidikan pesantren.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) resmi membuka seleksi Musabaqah Qira’atil Kutub (MQK) Nasional ke-8 berbasis komputer (CBT) secara daring pada Selasa, (17/06).
MAJELIS Masyayikh menyelenggarakan Workshop Reviu Draf 1 Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal (SPMI dan SPME) Pendidikan Pesantren pada Jalur Nonformal.
MAJELIS Masyayikh mengingatkan pentingnya penerapan standar mutu tinggi dalam penyusunan jenjang lanjutan pendidikan tinggi pesantren.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved