Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Utara mengungkapkan bahwa banjir menjadi kerawanan utama dalam Pemilu dan Pilkada 2024 di wilayah tersebut.
"Selain persoalan penyelenggaraan pemilu yang bermasalah kami menempatkan banjir sebagai kerawanan pemilu di daerah ini," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Utara M Sobirin di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan hal ini berkaca dari adanya banjir pada Pemilu 14 Februari 2024 yang menyebabkan 19 Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus melakukan Pemungutan Suara Lanjutan.
Baca juga : KPU Imbau Peserta dan Relawan Pilkada Tidak Melontarkan Ujaran Kebencian
Curah hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan sejumlah TPS di Jakarta Utara (Jakut) terendam air sehingga pelaksanaan pemilu tertunda.
Selain itu, banjir juga terjadi di tempat penyimpanan logistik pemilu di tingkat RW dan TPS sehingga merusak logistik yang ada saat itu.
"Kami sedang berkoordinasi dengan sejumlah pihak agar keadaan serupa tidak terulang di pilkada nanti," kata dia.
Baca juga : Bawaslu DKI Antisipasi Masifnya Ujaran Kebencian Seperti Pilkada 2017
Ia mengatakan, pihaknya akan minta KPU sebagai penyelenggara pilkada untuk memastikan lokasi TPS dan tempat penyimpanan tidak di tempat yang rawan banjir. "Ini akan kami pastikan lagi," kata dia.
Selain itu, adanya kelemahan di tim penyelenggara di Pemilu 2024 yang menyebabkan terjadi pemungutan suara ulang (PSU) untuk DPRD DKI. "Kami akan terus melakukan pendampingan agar hal ini tidak terulang kembali," kata dia.
Sebagai antisipasi agar persoalan tersebut tidak terulang, Bawaslu Jakarta Utara sedang menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk memperkuat langkah penanganan pelanggaran pada Pilkada Serentak 2024. (Ant/P-5)
Putusan MK soal kewenangan Bawaslu memutus pelanggaran administrasi Pilkada, pembentuk UU dapat segera merevisi UU Pilkada.
MK mengatakan selama ini terdapat perbedaan atau ketidaksinkronan peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu dengan pelanggaran administrasi pilkada.
Titi Anggraini mengatakan putusan tersebut telah menegaskan tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilu dengan rezim pilkada.
Pengalaman dari Pemilu 2024 menunjukkan betapa tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
POLISI menangkap lima orang terkait kasus pencurian kabel di pinggir Jalan Jampea Raya (samping pintu Tol Koja), Jakarta Utara.
Ada 22 kepala keluarga (KK) dan 69 jiwa yang dapat diselamatkan dari kejadian kebakaran itu.
Pengusaha muda Victor Herryanto secara resmi mengembalikan formulir pencalonan sebagai Calon Ketua Umum BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jakarta Utara periode 2025–2028.
Jenazah langsung dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk dilakukan autopsi.
Pramono menginstruksikan agar penanganan pasca kebakaran dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.
Seluruh warga di lokasi pengungsian mendapat perhatian petugas, baik itu kebutuhan makan, minum, hingga perlengkapan natura.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved