Bawaslu DKI Antisipasi Masifnya Ujaran Kebencian Seperti Pilkada 2017

BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8). Pemetaan itu menjadi dasar bagi Bawaslu mengatur strategi pencegahaan dan pengawasan agar kasus ujaran kebencian seperti yang terjadi pada Pilgub DKI 2017 tidak terulang.

Anggota sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Pemilih Bawaslu DKI Jakarta, Burhanuddin, mengatakan bahwa pemetaan kerawanan itu merupakan langkah pencegahan yang memudahkan jajaran pengawas di lapangan.

Bawaslu DKI menempatkan isu kampanye SARA dan kampanye pemberitaan bohong pada tahapan kampanye dengan skor 100. Kedua isu, kata Burhanuddin, tersebut termasuk tingkat kerawanan tinggi.

Baca juga : Menko Polhukam Ingatkan Penyelenggara Pemilu Harus Netral Pada Pilkada 2024

"Ini antisipasi kami agar tidak terjadi lagi. Kenapa dinyatakan tinggi? Karena kejadiannya selalu berulang dari pemilu dan pilkada dari hasil pengolahan data kami, kami kategorikan tinggi," katanya di Jakarta, Kamis (1/8).

Kerawanan tinggi juga terjadi saat proses pemungutan suara yang indikatornya adalah penghitungan suara ulang maupun mobilisasi pemilih tambahan secara mendadat di hari pemungutan suara. Sementara, potensi konflik antarpendukung pasangan calon dikategorikan sebagi kerawanan sedang dengan skor 37,5.

Untuk mencegah kerawanan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilgub DKI, Burhanuddin menyebut pihaknya terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan berdiskusi dengan tokoh agama maupun lintas etnis.

Baca juga : Ribuan Petugas Pantarlih Diduga Terlibat dalam Partai Politik

"Untuk terus menyamakan persamaan persepsi agar kita sama persepsinya bahwa kejadian-kejadian itu jangan sampai terjadi karena ini mengganggu pelaksanaan Pilgub," tandasnya.

Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Munandar Nugraha, menjelaskan, kampanye Pilkada 2017 di Jakarta sarat dengan materi yang dinilai pihaknya kurang mendidik dan cenderung memecah persatuan bangsa. Di samping sosial media, penyebaran hoaks juga didistribusikan lewat selebaran.

"Penyampaian untuk mendukung dan menolak calon tertentu terdapat dalam forum dan lokasi yang dilarang sebagai tempat kampanye" terang Munandar.

Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata, mengatakan peta kerawanan yang dirancang jajaran Bawaslu diharapkan menjadi instrumen deteksi dini atas permasalhan-permasalahan yang terjadi di Pilkada 2024. Tahapan yang segera dirampungkan KPU adalah penyusunan daftar pemilih sementara (DPS).

"Kami juga akan menetapkan daftar pemilih sementara, karena petugas kami setelah melakukan coklit kemarin sedang menyusun DPSHP, daftar pemilih hasil pemutakhiran," pungkasnya.