Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) tahan dua tersangka korupsi proyek pembangunan gedung Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta senilai Rp1 miliar tahun anggaran 2021.
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Depok, Muhammad Arief Ubaidillah mengatakan, dua tersangka yakni Cahyo Trijati (CT) dan Adi Prasetyo (AP).
CT merupakan ASN UPN yang sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Sedangkan AP Direktur Utama PT Sarana Budi Prakarsaripta ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim jaksa.
Baca juga : Kepsek di Depok Tersangka Korupsi Rp1,5 M Meninggal
Keduanya dipersangkakan melakukan tindak pidana korupsi pengadaan jasa konsultasi manajemen konstruksi pembangunan gedung UPN Vetetan.
"Kedua tersangka mengorupsi dana pengadaan jasa konsultasi manajemen konstruksi sebesar Rp850 juta," kata Ubaidillah Sabtu (8/6).
Dua tersangka korupsi ditahan 20 hari di rumah tahanan negara (Rutan) Cilodong, Kota Depok untuk pemberkasan kasus lebih lanjut sebelum disidangkan di pengadilan tindak pidana korupsi di Bandung, Jawa Barat.
Baca juga : Kepsek dan Guru di Depok jadi Tersangka Kasus Korupsi Pembangunan Sekolah
Ubaidillah melanjutkan modus dua tersangka mengorupsi uang pembangunan UPN Veteran yakni dengan melakukan penawaran dengan mencatut nama-nama ahli yang akan digunakan untuk mengikuti lelang proyek yang ditenderkan.
"Nama-nama tersebut merupakan ahli yang harus sesuai dengan persyaratan dari UPN Veteran, " ungkapnya.
Tetapi dalam fakta, saat pelaksanaan sampai dengan selesai nama-nama ahli yang dicatut tersebut tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan pelaksanaan jasa konsultasi manajemen konstruksi.
Baca juga : Pengusutan Korupsi Makanan Penurunan Stunting di Depok Dihentikan, Apa Alasannya?
Ubaidillah menyampaikan kasus korupsi pembangunan gedung UPN Veteran masih terus didalami oleh pihaknya. Bahkan menyebutkan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain.
"Tak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru. Namun kami akan fokus terlebih dulu terhadap dua tersangka," ucapnya.
Seperti diketahui kasus korupsi yang melibatkan konsultan dan pegawai UPN Veteran sudah berprores sejak dua tahun silam.
Baca juga : Jaksa Pelajari Korupsi Dana Stunting Rp4,9 Miliar di Dinkes Depok
Media Indonesia bahkan pernah melihat dua tersangka yang ditahan ini diperiksa oleh tim seksi pidana khusus di lantai dua Kejari Kota Depok yang berlokasi di Jalan Boulevard, Grand Depok City, Kalimulua, Cilodong.
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kota Depok Mochtar Arifin mengatakan dua orang ini sudah diperiksa sejak dua tahun lalu. Namun belum ditetapkan tersangka karena sedang kegiatan pemilihan umum presiden dan pemilihan umum legislatif.
"Perintah pimpinan tidak boleh ada kegiatan baik penetapan tersangka dan penjeblosan penjara untuk lancarnya pemilu," ungkap Mochtar (KG)
INSIDEN mobil hanyut terbawa arus kali akibat banjir bandang dan hujan deras melanda wilayah Kota Depok, Jawa Barat, pada Senin malam, 23 Maret 2026.
Hujan deras menyebabkan empat tanggul kali di Depok jebol dan memicu banjir. Ribuan kepala keluarga terdampak, penanganan darurat masih berlangsung.
Demi keamanan, warga kini bekerja dengan perlengkapan pelindung dan memastikan aliran energi tetap padam hingga kondisi benar-benar kering.
Ketinggian air di Perumahan Bukit Cengkeh 1 dan 2 serta Perumahan Taman Duta mencapai 70-80 sentimeter hingga saat ini air belum surut.
WARGA Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat, dibuat heboh oleh penemuan seorang bayi baru lahir dan masih hidup di sudut rumah warga, Kamis (19/3/2026) pagi.
Pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan harapan publik.
KPK memberi status tahanan rumah pada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menuari sorotan. tidak sejalan dengan karakter kasus korupsi besar yang ditangani dan penegakan hukum
Parlemen Norwegia sepakat selidiki hubungan diplomat dan pejabat tinggi dengan Jeffrey Epstein. Nama mantan PM hingga Putri Mahkota terseret dalam skandal ini.
WACANA pemotongan gaji menteri dan DPR untuk merespons tekanan ekonomi global dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi fiskal Indonesia, kata Agus Pambagio
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama sekaligus menjadi ancaman
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved