Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
PUTRA Wali Kota Tangerang Selatan Erlangga Yudha Nugraha semakin menunjukkan keseriusannya untuk maju di Pilkada Kota Tangerang 2024. Hal itu ia buktikan dengan mendaftar dan mengembalikan formulir ke tujuh partai politik yang membuka penjaringan bakal calon (balon) Wali Kota/Wakil Wali kota Tangerang periode 2024-2029.
"Alhamdulillah saya sudah mengikuti penjaringan di tujuh partai," kata Erlangga seusai mengembalikan formulir penjaringan di Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia (DPD PSI) Kota Tangerang, Jumat (31/5). Di antara tujuh partai tersebut, lanjutnya, yaitu Partai NasDem, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Solidaritas Indonesia.
"Semua partai yang membuka penjaringan saya daftar," kata Erlangga yang juga Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Provinsi Banten. Tujuannya, sambung dia, untuk membangun komunikasi politik.
Baca juga : Ini 3 Nama Penjabat Wali Kota Bengkulu Usulan DPRD
Itu karena, tambahnya, semua partai politik tentu memiliki semangat yang sama untuk membangun Kota Tangerang yang lebih maju. Dari semua partai yang ia jajaki hampir semua sepaham, yaitu ingin membangun Kota Tangerang yang lebih maju.
"Sebagai anak muda, saya punya gagasan-gagasan dan ide untuk membangun Kota Tangerang yang lebih maju. Gagasan itu tampaknya selaras dengan keinginan partai-partai tersebut. "Ya sekarang tinggal menunggu penjajakan lebih lanjut," ungkapnya.
Mengenai siapa balon yang akan mendampinginya, Erlangga belum bersedia menyebutkan. "Itu sudah ada, tunggu nanti saja," katanya dengan singkat.
Baca juga : Pilwalkot Bogor, Golkar Beri Sinyal Usung Dedie Rachim
Ketua DPD PSI Kota Tangerang Theresia Megawati Wijaya menyampaikan terima kasih kepada Erlangga yang telah mendaftarkan diri dalam penjaringan balon Wali Kota/Wakil Wali Kota Tangerang. "Sampai saat ini sudah 15 balon Wali Kota/wakil Wali Kota Tangerang yang mendaftar ke PSI," ungkapnya.
Dari jumlah tersebut, tiga di antaranya dari internal dan 12 eksternal, mulai dari politisi, akademisi, hingga aparatur sipil negara (ASN) aktif. "Pak Erlangga merupakan sosok pemuda yang nanti bisa membawa Kota Tangerang ke arah yang lebih maju," tandasnya.
Namun untuk mendapatkan rekomendasi dari partai, pihaknya akan menyerahkan penilaian itu ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Banten dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI Jakarta. "Setelah penjaringan ini, kami akan mengajukan ke 15 nama itu ke DPW dan DPP untuk ditentukan siapakah yang akan mendapat rekom maju di Pilkada," kantanya. (Z-2)
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah akan menimbulkan sejumlah konsekuensi.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Pemilu dan Pilkada serentak perlu ditinjau ulang. Ia menilai perlu dicari solusi terkait bagaimana pemilihan
Penyelenggaraan acara akan digelar pada Minggu, 2 Februari 2025, di Kalipepe Land, Boyolali dimulai pada pukul 17.00 WIB.
MOMEN pilkada yang sudah usai di berbagai daerah disebut harus jadi momentum kembali bersatunya berbagai pihak yang sempat saling berkontestasi.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Putusan MK menekankan ketidakmampuan Bawaslu Kalimantan Tengah untuk menggunakan kewenangannya secara optimal dan kontekstual.
Refleksi ini penting untuk menyusun regulasi yang adaptif, inklusif, dan sesuai dengan dinamika sosial-politik masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved