Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KATARINA Bonggo Warsito, korban kasus pemalsuan dokumen nekat mengirim surat kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Tujuannya agar penanganan kasus yang dilaporkannya segera tuntas.
Hal itu dilakukan lantaran dia merasa laporannya tidak mendapat penanganan secara serius dari penyidik Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Katarina membuat laporkan ke Polda Metro Jaya dengan Nomor: 2750/V/YAN.2.5./2021/SPKT PMJ, tanggal 28 Mei 2021.
Dalam keterangannya di Polda Metro Jaya, Senin (20/5), Katarina mengaku sudah mengirimkan surat kepada Kapolri agar kasus pemalsuan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik yang diduga dilakukan oleh tiga tersangka, yakni AJ, EV, dan EJ bisa ditangani secara serius.
Baca juga : Beredar Rumor DPO Pembunuh Vina Berada di Jakarta, Polda Metro Jaya Siap Bantu Mencari
Tersangka AJ dan EV kini sedang diproses di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, sementara EJ telah melarikan diri ke Australia. Katarina berharap Korps Bhayangkara segera bertindak untuk membawa pulang tersangka dan dihukum.
Dalam suratnya ke Kapolri, Katarina menjelaskan bahwa tersangka EJ yang merupakan warga negara Australia sudah dikirimkan surat panggilan dengan No: B/18494/XI/RES.1.9/2023 Ditreskrimum PMJ tertanggal 10 November 2023.
Sehingga, terang dia, secara aturan surat panggilan itu sudah berada di Mabes Polri, yakni Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter). Namun, Katarina bingung ketika bertanya ke bagian Divisi Hubinter Polri terkait red notice terhadap tersangka EJ karena jawaban yang didapatkan bahwa hal itu kewenangan Polda Metro Jaya.
Baca juga : Firli Masih Bebas, MAKI Gugat Kapolri dan Kapolda Metro Jaya
Sebaliknya, ketika Katarina menanyakan ke penyidik Polda Metro Jaya jawabannya justru disebut sudah menjadi tanggung jawab Divisi Hubinter Polri. Dia mengaku sangat kecewa realitas tersebut sehingga ia meminta bantuan Kapolri melalui surat tersebut.
"Jadi saya harus bertanya kemana lagi. Selalu dilempar ke sana sini dan terus seperti itu. Saya mohon bantuan Kapolri bisa menuntaskan kasus ini," katanya.
Sebelumnya, Indonesia Police Watch (IPW) sempat mempertanyakan kelanjutan proses hukum kasus pidana yang dialami Katarina. IPW mendesak Polri segera bertindak agar kasus tindak pidana yang sangat merugikan Katarina mendapat kepastian hukum.
Korban diketahui telah dirugikan atas tindakan tersangka AJ, EV, dan EJ, terhadap hak milik ruko serta hasil usaha dari toko yang berada di Lindeteves Trade Centre Blok GF-2/B1-20, di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta.
"Bahkan untuk tersangka EJ yang berada di luar negeri, pihak kepolisian harus mengeluarkan daftar pencarian orang (DPO)," ujar Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, beberapa waktu lalu. (J-2)
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menginstruksikan anggotanya untuk mendalami dugaan tindak pidana aktivitas tambang di Raja Ampat
Ini merupakan perintah langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang didukung penuh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berkomitmen Polwan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin.
Kepolisian RI dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk sinergi dalam penegakan hukum guna memastikan kelestarian lingkungan hidup Indonesia.
KEPOLISIAN Resort Sarolangun, Polda Jambi, di bawah komando Ajun Komisaris Besar Budi Prasetya, Kamis (22/5) dianugerahi penghargaan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, atas prestasinya dalam mengelola anggaran.
APBN merupakan uang pajak dari rakyat yang mungkin saat ini, harus mengencangkan perut demi dapat bertahan hidup.
Negara tidak boleh kalah oleh premanisme dalam bentuk apa pun.
POLDA Metro Jaya buka suara terkait sejumlah laporan polisi terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang ditarik ke Polda Metro Jaya
POLDA Metro Jaya mendukung rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait pemutihan pajak kendaraan dalam memperingati Hari Ulang Tahun Jakarta ke-498.
Setelah dibawa dari Puskesmas Cipulir 2 ke RSUD Kebayoran Lama, kondisi korban berangsur membaik. Brigjen Nurul menyebut anak korban sudah bisa diajak berbicara.
PERKUMPULAN Advokat Indonesia (Peradi) Bersatu mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menaikkan status kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ke tahap penyidikan.
Proses selanjutnya atas peristiwa tersebut akan ditangani oleh Polda Metro Jaya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved