Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
PEMERINTAH akan melakukan pendataan ulang stunting di posyandu. Hal itu terkait dengan adanya perbedaan data stunting yang cukup jauh antara data yang dihasilkan di Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) dan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo mengungkapkan, data dari E-PPGBM akan direview pada Mei hingga Juni 2024 sehingga bisa dilaporkan kembali data-data baru secepatnya.
“E-PPGMB akan direview, jadi anak-anak nanti akan diukur ulang tinggi badan dan berat badan, sehingga Juni nanti bisa dipaparkan kembali angka-angkanya,” kata Hasto dalam acara Rapat Koordinasi Teknis Kemitraan BKKBN dn Kick Off Bakti TNI Manunggal Bangga Kencana-Kesehatan Tahun 2024 di Jakarta, Selasa (14/5).
Baca juga : Dharma Wanita Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Lembata Bantu Penanganan Stunting
Seperti diketahui, data SSGI menunjukkan bahwa angka stunting nasional pada 2023 turun sebanyak 0,1% dari 21,6% menjadi 21,5%.
Sementara itu, data dari E-PPGM menunjukkan bahwa ada penurunan stunting yang cukup jauh. Bahkan di beberapa daerah didapatkan penurunan angka stunting di bawah 10%.
Menurut Hasto, data yang presisi mengenai stunting sangatlah penting. Hal itu dilakukan untuk mempercepat penurunan stunting dan menangani secara tepat sasaran keluarga yang berisiko tinggi stunting.
Baca juga : Ekonomi Jakarta Kuartal I Tumbuh di Bawah Angka Nasional
“Indonesia emas harus bebas dari yang namanya kelaparan harus bebas dari yang namanya stunting. Dan jangan lupa, kematian ibu dan kematian bayi perlu diturunkan,” ucap Hasto.
Mengenai kematian ibu, hasto menyatakan saat ini di Indonesia angkanya masih cukup tinggi, yakni 189 per 100.000 ibu melahirkan. Targetnya, di akhir 2030, angka kematian ibu bisa ditekan menjadi 70 per 100.000 ibu melahirkan.
“Kita harus samakan visi, mulai dari camat, suami, hingga tingkat pusat. Semoga kita semua punya cita-cita yang sama dengan suami, bahwa jangan sampai istrinya ada yang meninggal saat melahirkan,” ucap Hasto.
Baca juga : Angka Stunting Stagnan, Penguatan Kader Posyandu Harus Jadi Langkah Strategis Pemerintah
Ia pun mengimbau kepada masyarakat agar memerhatikan usia pernikahan dan kehamilan. Jangan sampai menikah dan hamil di usia yang terlalu tua atau terlalu muda.
Menurut dia, usia yang pas untuk menikah dan hamil ialah di kisaran 20 sampai 35 tahun. Hal itu berkaitan dengan kesehatan ibu dan janin.
“Manusia itu penuaan dimulai dari 32 tahun. Sehingga kalau perempuan hamil di usia 35 tahun, itu sudah menua tiga tahun. Sehingga kalau hamil bebannya berat, tensi naik, gula darah naik, itulah perjuangan kita untuk mendewasakan usia pernikahan, tapi jangan juga terlalu dewasa,” pungkas Hasto. (Ata)
Endang Setiawati, fasilitator Rumah Anak SIGAP di Kutai Kartanegara, berbagi kisah inspiratif tentang pentingnya pola asuh dan peran orang tua dalam tumbuh kembang anak.
Program peningkatan mutu pengukuran di Posyandu juga terus diperkuat melalui distribusi 300.000 alat antropometri.
Harapannya, dengan adanya perhatian dan intervensi yang berkelanjutan, angka stunting di Kota Sorong dapat terus menurun.
Cek kesehatan lansia di posyandu dilakukan melalui beberapa tahapan, seperti pendaftaran, pengukuran, pemeriksaan, dan penyuluhan.
PEMERINTAH mulai membagikan makan bergizi gratis (MBG) kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok bayi di bawah usia lima tahun (balita). Penyalurannya diberikan sekali dalam sepakan.
Yuly Astuti juga mengatakan bahwa stunting memiliki sifat genetik, sehingga wanita yang mengalami stunting berisiko melahirkan anak yang juga mengalami stunting.
Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak antikritik terhadap pendapat publik. Pemerintah terbuka dan siap memperbaiki diri jika mendapat kritik dari publik.
Nasir juga mengapresiasi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang legawa dengan putusan Presiden Prabowo.
DIM RUU KUHAP tersebut sehingga hanya tinggal menunggu pembahasan selanjutnya bergulir di parlemen.
Papua Tengah masih menempati urutan kedua tertinggi dalam tingkat buta huruf di Indonesia.
Langkah membantu pemerintah merupakan salah satu wujud kepedulian PKS,
Reshuffle atau kocok ulang kabinet merupakan suatu keniscayaan jika Prabowo memandang kinerja para menteri tidak bagus.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved