Angka Stunting Stagnan, Penguatan Kader Posyandu Harus Jadi Langkah Strategis Pemerintah

STAGNASI angka stunting pada tahun 2023 yang hanya mencapai 0,1 persen menunjukkan perlu adanya kajian ulang strategi nasional. Pemberdayaan 1,5 juta kader Posyandu yang ada di Indonesia menjadi peluang bagi pemerintah untuk mencegah dan menurunkan angka stunting secara nasional.

Organisasi non-pemerintah 1000 Days Fund yang telah memberikan pelatihan bagi 54.000 kader Posyandu menegaskan pentingnya pemberdayaan bagi kader Posyandu dan kebijakan yang mendukung pelaksanaannya.

“Berdasarkan data Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat 2023, prevalensi stunting di Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan sebesar 2,5 persen. Penurunan ini sejalan dengan temuan kami bahwa peningkatan kapasitas kader Posyandu secara berkelanjutan memiliki korelasi positif dengan peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku ibu hamil maupun baduta dalam mencegah stunting. Untuk terus mendorong upaya pemberdayaan ini agar bisa diskalakan di level nasional, kita perlu kebijakan payung yang kuat,” ujar COO 1000 Days Fund dr. Rindang Asmara, MPH.

Baca juga : Presiden Beberkan Faktor Penghambat Penurunan Stunting

Pada tahun 2019, Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan Kementerian Kesehatan yang mengatur tentang kader, standar kompetensi, dan modul pelatihan bagi kader. Namun, hingga saat ini belum ada instrumen kebijakan dari pemerintah yang mengatur bentuk dukungan dan pemberdayaan kader Posyandu agar kader mendapatkan pelatihan dan
sertifikasi, supervisi, insentif yang layak, serta alokasi anggaran dana desa untuk penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

“Penetapan target-target kesehatan harus disertai dukungan yang memadai bagi para pelaksana di lapangan. Peningkatan peran kader dalam akselerasi pencapaian target-target kesehatan, termasuk penurunan stunting, memerlukan pelatihan yang efektif, supervisi yang memadai, kompensasi yang adil dan infrastruktur yang mendukung. Pemerintah perlu segera memperkuat instrumen-instrumen kebijakan untuk lebih mendukung pemberdayaan kader,” ujar Dosen Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Prof. dr. Yodi Mahendradhata, MSc, PhD.

Keterlibatan multisektor dalam pembentukan kebijakan menjadi bagian penting dari upaya penguatan kader Posyandu. Hingga saat ini, 1000 Days Fund telah berhasil mendorong 49 desa untuk dapat menganggarkan insentif dan pelatihan kader. Namun, penganggaran ini membutuhkan proses advokasi secara langsung kepada pemerintah desa.

“Kebijakan kader kesehatan melibatkan banyak sektor selain kesehatan. Melalui safari advokasi yang kami lakukan, kami berupaya mendorong adanya kebijakan payung terkait kader kesehatan yang lebih kuat seperti melalui penetapan Inpres. Kami berharap setiap pemangku kepentingan dapat membuat kebijakan teknis utamanya dalam mendorong
pelatihan, supervisi, dan pemberian insentif minimal bagi kader,” ujar dr. Rindang. (H-2)