Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
PRESIDEN Joko Widodo mengungkapkan ketimpangan infrastruktur atau fasilitas kesehatan adalah masalah utama yang menghambat penurunan angka penderita stunting di Indonesia.
Dari segi kuantitas, jumlah posyandu dan puskesmas di Tanah Air sedianya sudah mencukupi. Kementerian Kesehatan mencatat ada sekitar 300.000 posyandu dan 10.200 puskesmas.
Jika dibandingkan dengan total balita di Indonesia yang mencapai 21,8 juta jiwa, artinya setiap satu posyandu bisa melayani 72 anak. Hanya saja, yang menjadi persoalan, fasilitas kesehatan itu tersebar secara tidak merata.
Baca juga: BMKG: Potensi Hujan Lebat di Hampir Seluruh Wilayah Indonesia Esok Hari
Baca juga: Seleksi Petugas Haji 2023 Gunakan CAT, Kemenag: Transformasi Digital
"Sebetulnya infrastruktur lembaga yang kita miliki kalau digerakkan betul dan bisa bergerak dengan baik, mudah menyelesaikan persoalan ini. Problemnya, puskesmas, posyandu tidak tersebar merata. Ada yang satu kecamatan punya tujuh. Ada yang satu kecamatan punya dua. Ada yang satu kecamatan kurang dari satu. Pemerataan ini yang harus dilihat," ujar Jokowi saat membuka Rakernas Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana, dan Penurunan Stunting di Jakarta, Rabu (25/1).
Selain itu, masalah lain adalah kurangnya peralatan medis seperti USG dan alat timbang. Menurutnya, dengan anggaran yang dimiliki, Kementerian Kesehatan seharusnya bisa menyuplai secara maksimal semua kebutuhan tersebut ke seluruh puskesmas dan posyandu di Indonesia.
"Anggaran Kemenkes berapa sih? Kan gede banget. Tahun ini diberikan semuanya, lah. Timbangan harganya berapa sih? USG harganya berapa? Kan murah banget. Masa tidak bisa membelikan, negara sebesar ini? Masa tidak bisa setiap posyandu ada? Tahun ini mesti diselesaikan semua," tegas Kepala Negara.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah penderita stunting di Indonesia per akhir 2022 sebesar 21,26%.
Meski sudah turun drastis dari 37% di 2014, Jokowi menganggap angka itu masih jauh dari target 14% di 2024 mendatang.
"Target 14% di 2024 harus bisa kita capai. Saya yakin dengan kekuatan bersama, semua bergerak, angka itu tidaj sulit untuk dicapai," tandasnya. (H-3)
Sumedang telah melaksanakan delapan aksi konvergensi selama 2024 untuk menekan angka stunting.
PERUM Bulog melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tahun 2025 kembali mengarahkan fokusnya pada tiga bidang prioritas.
. Salah satu upaya pencegahan dan menekan angka kasus stunting dengan dilakukan pemeriksaan kesehatan rutin terhadap balita.
Posyandu bersama tenaga kesehatan di garis depan memegang peran krusial dalam memberikan edukasi Makanan Pendamping ASI
Masalah gizi buruk, stunting, anemia pada ibu hamil, serta tingginya angka penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes menjadi pemandangan yang tak kunjung sirna
Rembuk stunting ini menjadi wadah strategis untuk menyatukan langkah dan komitmen seluruh pemangku kepentingan yang ada.
PEMERINTAH memastikan tunjangan khusus bagi dokter spesialis, utamanya yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) segera direalisasikan.
WAKIL Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini menempati posisi kedua di dunia dalam jumlah kasus Tuberkulosis (Tb), setelah India.
UNTUK mendukung dokter yang mengabdi di wilayah-wilayah dengan akses terbatas pemerintah memberikan tunjangan khusus bagoi dokter-dokter spesialis hingga subspesialis.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) RI merilis data terbaru mengenai tren kasus dan kematian akibat Demam Berdarah Dengue (DBD) di Indonesia sepanjang tahun 2025.
Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur aspek strategis Industri Hasil Tembakau (IHT) menuai penolakan keras dari kalangan pekerja.
Di Indonesia, Survei Kesehatan 2023 mencatat sekitar 6,7 juta penduduk terinfeksi hepatitis B dan 2,5 juta terinfeksi hepatitis C.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved