Headline
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Perluasan areal preservasi diikuti dengan keharusan bagi setiap pemegang hak untuk melepaskan hak atas tanah mereka.
PRESIDEN Joko Widodo mengungkapkan ketimpangan infrastruktur atau fasilitas kesehatan adalah masalah utama yang menghambat penurunan angka penderita stunting di Indonesia.
Dari segi kuantitas, jumlah posyandu dan puskesmas di Tanah Air sedianya sudah mencukupi. Kementerian Kesehatan mencatat ada sekitar 300.000 posyandu dan 10.200 puskesmas.
Jika dibandingkan dengan total balita di Indonesia yang mencapai 21,8 juta jiwa, artinya setiap satu posyandu bisa melayani 72 anak. Hanya saja, yang menjadi persoalan, fasilitas kesehatan itu tersebar secara tidak merata.
Baca juga: BMKG: Potensi Hujan Lebat di Hampir Seluruh Wilayah Indonesia Esok Hari
Baca juga: Seleksi Petugas Haji 2023 Gunakan CAT, Kemenag: Transformasi Digital
"Sebetulnya infrastruktur lembaga yang kita miliki kalau digerakkan betul dan bisa bergerak dengan baik, mudah menyelesaikan persoalan ini. Problemnya, puskesmas, posyandu tidak tersebar merata. Ada yang satu kecamatan punya tujuh. Ada yang satu kecamatan punya dua. Ada yang satu kecamatan kurang dari satu. Pemerataan ini yang harus dilihat," ujar Jokowi saat membuka Rakernas Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana, dan Penurunan Stunting di Jakarta, Rabu (25/1).
Selain itu, masalah lain adalah kurangnya peralatan medis seperti USG dan alat timbang. Menurutnya, dengan anggaran yang dimiliki, Kementerian Kesehatan seharusnya bisa menyuplai secara maksimal semua kebutuhan tersebut ke seluruh puskesmas dan posyandu di Indonesia.
"Anggaran Kemenkes berapa sih? Kan gede banget. Tahun ini diberikan semuanya, lah. Timbangan harganya berapa sih? USG harganya berapa? Kan murah banget. Masa tidak bisa membelikan, negara sebesar ini? Masa tidak bisa setiap posyandu ada? Tahun ini mesti diselesaikan semua," tegas Kepala Negara.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah penderita stunting di Indonesia per akhir 2022 sebesar 21,26%.
Meski sudah turun drastis dari 37% di 2014, Jokowi menganggap angka itu masih jauh dari target 14% di 2024 mendatang.
"Target 14% di 2024 harus bisa kita capai. Saya yakin dengan kekuatan bersama, semua bergerak, angka itu tidaj sulit untuk dicapai," tandasnya. (H-3)
ASRP berfokus pada optimalisasi 1.000 hari pertama kehidupan bagi anak usia 0–23 bulan di wilayah perkotaan dan perdesaan, salah satunya di Kota Bogor, Jawa Barat.
bila dibandingkan tahun 2024 dengan 2023 maka stunting berhasil diturunkan dari 4,8 juta menjadi 4,4 juta atau berhasil menurun 357.705 balita.
DISPARITAS prevalensi stunting antara provinsi masih sangat besar. Provinsi Bali menjadi provinsi terbaik dalam hal penurunan stunting, bahkan jauh di bawah angka nasional.
PREVALENSI stunting pada kelompok Kuintil 1 (Q1) atau yang relatif miskin jauh lebih tinggi, sekitar 26%. Sementara di kelompok Kuintil 5 (Q5) atau kelompok yang relatif lebih kaya hanya 13%.
Kegiatan ini menjangkau 8 titik lokasi di Kabupaten Banyuwangi dan berkolaborasi dengan tiga Puskesmas: Genteng Kulon, Singojuruh, dan Gitik.
ANGKA prevalensi stunting Provinsi Jawa Timur (Jatim) berhasil mengalahkan Jawa Barat (Jabar) dan DKI Jakarta.
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur melakukan penyelidikan epidemiolog menyusul temuan 2 kasus covid-19 di provinsi tersebut.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan pentingnya memberikan imunisasi yang lengkap kepada anak-anak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Sejalan dengan penjelasan Kementerian Kesehatan yang menyebutkan vaksinasi booster covid-19 tetap direkomendasikan.
Lonjakan terbaru kasus covid-19 di sejumlah negara di Asia kembali menghadirkan tantangan kesehatan masyarakat yang harus segera ditangani.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved