Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PRESIDEN Joko Widodo mengungkapkan ketimpangan infrastruktur atau fasilitas kesehatan adalah masalah utama yang menghambat penurunan angka penderita stunting di Indonesia.
Dari segi kuantitas, jumlah posyandu dan puskesmas di Tanah Air sedianya sudah mencukupi. Kementerian Kesehatan mencatat ada sekitar 300.000 posyandu dan 10.200 puskesmas.
Jika dibandingkan dengan total balita di Indonesia yang mencapai 21,8 juta jiwa, artinya setiap satu posyandu bisa melayani 72 anak. Hanya saja, yang menjadi persoalan, fasilitas kesehatan itu tersebar secara tidak merata.
Baca juga: BMKG: Potensi Hujan Lebat di Hampir Seluruh Wilayah Indonesia Esok Hari
Baca juga: Seleksi Petugas Haji 2023 Gunakan CAT, Kemenag: Transformasi Digital
"Sebetulnya infrastruktur lembaga yang kita miliki kalau digerakkan betul dan bisa bergerak dengan baik, mudah menyelesaikan persoalan ini. Problemnya, puskesmas, posyandu tidak tersebar merata. Ada yang satu kecamatan punya tujuh. Ada yang satu kecamatan punya dua. Ada yang satu kecamatan kurang dari satu. Pemerataan ini yang harus dilihat," ujar Jokowi saat membuka Rakernas Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana, dan Penurunan Stunting di Jakarta, Rabu (25/1).
Selain itu, masalah lain adalah kurangnya peralatan medis seperti USG dan alat timbang. Menurutnya, dengan anggaran yang dimiliki, Kementerian Kesehatan seharusnya bisa menyuplai secara maksimal semua kebutuhan tersebut ke seluruh puskesmas dan posyandu di Indonesia.
"Anggaran Kemenkes berapa sih? Kan gede banget. Tahun ini diberikan semuanya, lah. Timbangan harganya berapa sih? USG harganya berapa? Kan murah banget. Masa tidak bisa membelikan, negara sebesar ini? Masa tidak bisa setiap posyandu ada? Tahun ini mesti diselesaikan semua," tegas Kepala Negara.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah penderita stunting di Indonesia per akhir 2022 sebesar 21,26%.
Meski sudah turun drastis dari 37% di 2014, Jokowi menganggap angka itu masih jauh dari target 14% di 2024 mendatang.
"Target 14% di 2024 harus bisa kita capai. Saya yakin dengan kekuatan bersama, semua bergerak, angka itu tidaj sulit untuk dicapai," tandasnya. (H-3)
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai belum menunjukkan efektivitas dalam menurunkan angka stunting.
MENTERI Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji memaparkan ada 4 tantangan untuk menurunkan stunting saat ini.
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus mengampanyekan zero new stunting.
Menurut Dikdik, inisiatif semacam ini merupakan bagian penting dari strategi pencegahan stunting yang harus dimulai sejak masa kehamilan hingga usia dua tahun pertama anak.
Menteri sebelumnya dijadwalkan menyaksikan proses distribusi Makan Bergizi Geratis (MBG) di Posyandu Lamahora Barat II, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur.
Penyerahan bantuan dilakukan bersama Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma dan Bupati Rote Ndao Paulus Henuk.
Hingga saat ini, layanan tes HIV tersedia di 514 kabupaten/kota, layanan IMS di 504 kabupaten.
Dari 356 ribu ODHIV tersebut, sekitar 67 persen atau 239.819 orang sedang dalam pengobatan dan sekitar 55 persen atau 132.575 virusnya tersupresi.
Data Kementerian Kesehatan menunjukkan di periode 2024, ada lebih dari 4.500 kasus IMS pada rentang kelompok muda.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berencana melanjutkan wacana standardisasi kemasan rokok untuk seluruh bungkus rokok yang beredar di pasaran.
PENYAKIT hipertensi, diabetes melitus, hingga masalah gigi menjadi penyakit yang banyak ditemukan dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur melakukan penyelidikan epidemiolog menyusul temuan 2 kasus covid-19 di provinsi tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved