Pemkot Tangsel Raih WTP ke-12 Kali

PEMERINTAH Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 12 kali deberturut – turut. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Banten, Dede Sukarjo kepada Wali Kota Tangsel, Ketua DPRD Tangsel di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, Serang. Hal ini sekalgus merupakan penetapan opini WTP atas LKPD Kota Tangsel 2023.

Capaian WTP ini merupakan yang ketiga di bawah kepemimpinan Wali Kota Benyamin Davnie dan Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan.

"Alhamdulillah hasil kerja keras dari seluruh perangkat daerah, pada tahun anggaran 2022 yang lalu kami memperoleh opini WTP dari BPK RI, kami selalu bertekad dan berupaya mempertahankannya maka tahun anggaran 2023 kami  kembali meraih opini WTP ," ungkap Benyamin kepada wartawan, Rabu (8/5). 

Baca juga : Pemkab Lamongan Raih Opini WTP ke-8 Berturut-turut

Baginya, capaian ini berkat kerja keras seluruh pihak baik itu pemerintah dan juga stakeholder terkait yang membantu dan memastikan komitmen Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam tanggung jawabnya mengelola keuangan daerah.

Namun , pihaknya menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan, pihaknya akan terus melakukan perbaikan pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang – undangan.

Terkait dengan tindak lanjut rekomendasi dari BPK, ia menegaskan akan segera membahasnya dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan DPRD.

Baca juga : Pemkot Tangsel Kerahkan Berbagai Upaya Strategis untuk Atasi Sampah 

Sementara itu , Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Banten Dede Sukarjo mengapresiasi atas raihan opini yang diterima oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

"BPK mengucapkan selamat dan berikan apresiasi setinggi – tingginya kepada Wali Kota Tangerang Selatan beserta  seluruh jajaran atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian ke – 12," kata Dede.

Dikatakan, Kota Tangerang Selatan mendapatkan predikat tinggi yakni 90, 23 % dalam penyelesaian TLRHP (Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan)

“Kami berharap untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK yang dimuat dalam TLRHP ini sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku “ jelas Dede seraya menambahkan hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). ( Z-8)