Anggaran 5 Persen APBD untuk Kelurahan Diyakini Bisa Tuntaskan Persoalan TBC

PENJABAT (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono mencanangkan Kampung Siaga Tuberkulosis (TBC). Program tersebut guna menekan angka TBC di Jakarta.

Heru mengatakan, usulan 5% alokasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang tertera di dalam Undang-undang Daerah Kekhususan Jakarta untuk kelurahan di Jakarta, menjadi salah satu upaya bisa merealisasikan Jakarta bebas TBC pada 2030.

"Dalam UU DKJ ini, sekitar lima persen anggaran harus dialokasikan ke kelurahan, makanya ini bisa untuk program menuntaskan TBC. Kemudian, mulai hari ini kepala puskesmas jika ada warga non-Jakarta yang berobat di sini, kita obati dengan baik, dan wajib bersurat ke kepala daerah yang bersangkutan. Hal ini agar bisa dilakukan pendataan warga masing-masing sebagai upaya menekan penyebaran TBC," ujar Heru di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Jakarta Pusat, Rabu (8/5).

Baca juga : Pemprov DKI sudah Terapkan Alokasi 5% APBD untuk Kelurahan

Untuk mewujudkan hak itu juga, ia meminta para walikota, camat hingga lurah bisa konsisten dalam menurunkan angka penyakit di kawasan masing-masing wilayah di Jakarta.

"Saya meminta para bupati, wali kota, camat, dan lurah untuk mengikuti acara ini. TBC ini adalah penyakit yang saya sebut seperti kapal selam. Dia diam, tidak ada suara, terus maju menularkan masyarakat Jakarta. Jadi saya minta camat dan lurah, dan tentunya wali kota, bupati untuk konsisten bisa menurunkan TBC," ujar Heru.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Ani Ruspitawati menerangkan, Hari Tuberkulosis Sedunia tahun ini mengusung tema Gerakan Indonesia Akhiri Tuberkulosis.

Baca juga : Alokasi 5% APBD untuk Kelurahan di Jakarta tidak Tepat

Melalui tema ini diharapkan akan tercipta kesadaran lebih besar tentang masalah TBC di Indonesia.

Ani menambahkan, Kampung Siaga TBC akan dibuka di 267 RW yang akan dibangun mulai hari ini hingga September 2024.

Upaya ini akan dilanjutkan dengan Inovasi Percepatan Penanggulangan TBC dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dasar terkait TBC, pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), dan promosi kesehatan yang masif di setiap Kampung Siaga TBC yang telah terbentuk.

Baca juga : Kasus Tuberkulosis Anak Naik Dua Kali Lipat Dibanding 2021

"Pada Oktober 2024 nanti, akan dilaksanakan pemberian apresiasi kepada 5 (lima) Kampung Bebas TBC terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, meliputi aspek yang akan dinilai yaitu ketersediaan kebijakan, sarana prasarana, upaya penemuan dan pendampingan kasus, aspek promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, inovasi yang dilakukan, dan capaian indikator program pengendalian TBC," terang Ani.

Ani melanjutkan, pada 2023 di Jakarta ditemukan 60.420 kasus TBC baru, 16% di antaranya atau sebanyak 9.684 merupakan pasien anak.

Dari seluruh penderita TBC baru tiap tahunnya, ternyata 14% di antaranya belum menjalani pengobatan dengan alasan tidak percaya bahwa dirinya menderita TBC atau takut diberhentikan dari pekerjaan atau dikucilkan masyarakat, padahal pengobatan TBC telah diberikan secara gratis. Hal ini ditambah lagi dengan masih adanya pasien yang putus berobat sebanyak 14%.

”Sehingga ini menyebabkan insidensi TBC di DKI Jakarta masih tinggi, yaitu sebesar 535 per 100.000 penduduk, sementara target eliminasi TBC yang telah ditetapkan secara nasional adalah 65 per 100.000 penduduk. Artinya, kita harus menurunkan insidensi TBC dari 60.420 kasus pada tahun 2023, menjadi sekitar 6.901 kasus pada tahun 2030 atau 1/8 dari kondisi saat ini," pungkas Ani. (Z-10)