Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengakui selama ini sudah menerapkan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI sebesar 5% untuk operasional kelurahan di semua wilayah.
"Sebenarnya DKI Jakarta sudah dilaksanakan melalui sektor samping, seksi-seksi yang ada di kelurahan. Ada (bidang) air, bina marga, sosial dan taman. Jadi, sebenarnya sudah dilaksanakan di DKI Jakarta," kata Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (29/4).
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menyampaikan kelurahan di Jakarta mendapatkan dana APBD paling sedikit sebesar 5% dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ).
Baca juga : BPK dan KPK Diminta Turun Tangan Periksa Dugaan Anggaran Gaib APBD DKI
Heru melanjutkan, untuk anggaran perbaikan jalan di kelurahan sudah dialokasikan di Dinas Bina Marga DKI, anggaran jaminan sosial melalui Dinas Sosial DKI dan pemeliharaan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) melalui kelurahan masing-masing. Namun, Heru tidak menyebutkan secara rinci berapa anggaran tersebut.
"Yang menjadi perhatian adalah lurah itu kalau memang menjadi beban keuangan, ya harus tambah personel. Saya rasa ini hanya mekanisme saja. Jadi, 5% yang ada di kelurahan sekali lagi, pemda sudah ada di sektor-sektor yang ada di kelurahan. Tinggal nanti usulan-usulan dari luar, bisa masuk di situ," jelas Heru.
Menurut dia, perbedaan antara dana operasional kelurahan dengan dana desa terdapat di bagian pengelolaannya. "Dana desa, kepala desa langsung yang mengelola, pemerintahan sendiri. Kalau DKI Jakarta PNS. Lurah adalah bagian dari struktur organisasi, struktural perangkat daerah. Kalau desa, pemerintahan sendiri."
Pemprov DKI sebelumnya berencana melakukan sosialisasi pengalokasian APBD sebesar 5% untuk operasional kelurahan di semua wilayah dilakukan pada Mei 2024. "Informasi yang kami dapatkan dari Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Itu akan ada sosialisasi yang ditargetkan awal Mei 2024," ujar Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) DKI Sigit Wijatmoko.
Perihal besaran 5% itu bertujuan untuk memperkuat kelurahan sebagai wilayah ujung tombak yang menyelesaikan berbagai persoalan yang terlihat kecil di lapangan, tetapi berkontribusi terhadap kehidupan masyarakat banyak. Namun, dana APBD minimal 5% itu setelah dikurangi oleh dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). (Ant/J-2)
Kualitas udara Jakarta tercatat berada pada urutan kedua sebagai kota paling berpolusi di Indonesia, setelah Tangerang Selatan, Banten dengan poin 191.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana membongkar tiang monorel Jakarta Namun, tiang itu tak kunjung dibongkar
Sembilan Rukun Tetangga (RT) di Jakarta Barat dan Jakarta Utara masih terendam banjir hingga Rabu (9/7) pagi. Ketinggian air bervairasi, mulai 30 centimeter (cm) hingga satu meter.
Sebanyak 35 rukun tetangga (RT) di DKI Jakarta masih dilanda banjir hingga Selasa (8/7) pukul 05.00 WIB. Banjir Jakarta terjadi karena hujan yang intens dan pasang air laut maksimum sejak Senin.
Pendaftaran peserta telah dibuka sejak Kamis (5/6) dan akan berakhir pada Jumat (4/7). Lalu peserta hadir audisi offline pada Sabtu (5/7).
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat hingga pukul 06.00 WIB, sebanyak 109 rukun tetangga (RT) di Jakarta masih baniir.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pelantikan tersebut dilaksanakan pukul 08.00 WIB di Gedung Krida Bhakti, Sekretariat Negara, Jakarta.
Mendagri Tito Karnavian melantik Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Teguh Setyabudi sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta
Presiden Jokowi telah memberhentikan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta dan digantikan Teguh Setyabudi.
Presiden Joko Widodo memberhentikan dengan hormat Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta dan mengangkat Teguh Setyabudi sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta.
Pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai presiden dan wakil presiden pada Minggu (20/10) mendatang akan dihadiri oleh perwakilan negara-negara sahabat.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi terkait masa jabatannya yang akan habis pada Kamis, 17 Oktober 2024 besok.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved