Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta manggendeng Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) guna menangani maraknya juru parkir yang melakukan pungutan liar (pungli) di minimarket.
"Kami akan berkoordinasi dengan teman-teman Satpol PP DKI untuk penanganan terkait orang-orang yang memanfaatkan lokasi-lokasi di minimarket dengan cara memaksa memungut jumlah tertentu," kata Kadishub Syafrin Liputo saat dikonfirmasi, Jumat (3/5).
Ia menegaskan, sesuai regulasi, parkir di minimarket tidak dipungut biaya sepserpun alias gratis. Bahkan, pihak pengelola bangunan juga tidak diperbolehkan memungut biaya parkir.
Baca juga : Operasi Lintas Jaya Dimulai, Dishub DKI Fokus Tindak Parkir Liar
"Sayangnya memang ada pihak yang mencoba memanfaatkan karena memang gratis. Mereka mencoba mengatur itu sehingga seolah-olah menjadi kewajiban si pengemudi untuk membayar, seharusnya kan tidak. Itu kan memang fasilitas yang harus disiapkan di minimarket," jelas Syafrin.
Oleh karena itu, pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap kelengkapan fasilitas pendukung parkir di lokasi-lokasi minimarket di Jakarta.
Sebelumnya, ramai di media sosial terkait keluhan masyarakat dengan adanya juru parkir liar di minimarket.
"Jukir liar di minimarket memang membuat tidak nyaman pengunjung, karena sebenarnya parkir di tempat tersebut gratis. Kondisi itu terjadi karena pemerintah setempat tidak tegas menegakkan aturan dan tidak mampu memberi lapangan pekerjaan yang layak untuk angkatan kerja yang ada," tulis akun @hanssolo. (Z-11)
Dishub DKI juga menyiapkan bus pengantar atau shuttle dari kantong-kantong parkir menuju JIS.
DINAS Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta melakukan inspeksi di tujuh terminal dan menemukan 243 bus tidak laik jalan.
DINAS Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan rute khusus menuju lokasi debat ketiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024.
Hal ini terkait hasil pemantauan Dinas Perhubungan DKI di 33 lokasi check point, yang mencatat beberapa jenis pelanggaran. Salah satunya masih banyaknya ojek yang mangkal di terminal.
Ketua Umum Organda DKI Jakarta Safruhan Sinungan meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan insentif kepada pengusaha awak angkutan umum sebab selama pandemi, angkutan umumtidak beroperasi
Menuru pengamat Intrans, Darmaningtyas, Pemerintah wajib mensubsidi layanan angkutan umum sebesar 50%. Tidak bisa kita serahkan lagi ke swasta secara murni. Mereka tetap harus disubsidi.
Satpol PP Garut kemudian menggelar sidang etik. CS mengaku tayangan itu merupakan inisiatif pribadi, dengan tujuan menonjolkan eksistensinya.
Mereka sudah diberikan sanksi skorsing selama 1-3 bulan. Mereka tidak bekerja, tidak mendapatkan gaji dan tunjangan
Ke 13 anggota Satpol PP itu tampil dalam rekaman video yang menyatakan dukungannya terhadap calon presiden nomor urut 2.
Bawaslu memperluas pemeriksaan terhadap 14 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut karena dugaan tidak netral dalam pemilu 2024.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi memastikan enam tempat pemungutan suara (TPS) yang masuk dalam kriteria sangat rawan.
Penertiban ini dilakukan sebagai langkah menciptakan suasana yang tertib dan damai,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved