Dinas LH DKI Siapkan Petugas Pembersih Sampah Pendemo di MK

Tingkatkan Partisipasi Masyarakat Kelola Sampah melalui Komposter

Penggunaan komposter memungkinkan masyarakat mengolah sampah organik menjadi kompos, mengurangi emisi metana, dan memperbaiki kualitas tanah secara lokal.

LP2AD, RDF Rorotan Tidak Boleh Mangkrak, Bisa Jadi Standar Pengolahan Nasional

LEMBAGA Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) menilai Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan bisa menjadi sebagai standar nasional dalam pengelolaan sampah perkotaan.

Imbas Cuaca Buruk, Pelabuhan Pulau Lancang Dipenuhi Sampah Kiriman

Pembersihan sampah kiriman ini tidak hanya dilakukan di Pulau Lancang, tetapi juga di pulau-pulau lainnya setiap harinya.

Dinas Pariwisata Sikka Gelar Pelatihan Pengelolaan Sampah di Kawasan TWAL

Pemerintah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, menggelar pelatihan pengelolaan sampah

Pulau Sampah di Kota Semarang Kini Sudah Menghilang

Pulau sampah yang sebelumnya menggunung di sebuah behas tambak di kampung itu  sudah tidak terlihat lagi dan hanya menyisakan beberapa sisa sampah berserakan .

Makassar Luncurkan Program Iuran Sampah Nol Rupiah untuk Warga Berpenghasilan Rendah

PEMERINTAH Kota Makassar meluncurkan program iuran sampah graris yang merupakan janji politik pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham.

Perludem Ajak Masyarakat Bersatu dan Rukun Kembali Usai Putusan MK dalam PHPU Kada 2024

Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.

7 Gugatan PSU Pilkada di MK akan Mulai Disidangkan pada 25 April

Dijelaskan pula, persidangan pemeriksaan perkara akan tetap menggunakan mekanisme sidang panel. 

Semua Pihak Diminta Menghormati Putusan MK Terkait PHPU Pilkada

Dalam menyikapi pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) yang menjadi salah satu bagian dari hasil putusan MK perlu disikapi dan dilaksanakan dengan baik.

Sidang Gugatan Pilkada Selesai, MK Putuskan Pemungutan Suara Ulang di 24 Daerah

MAHKAMAH Konstitusi (MK) telah menyelesaikan sidang Pengucapan Putusan terhadap 40 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU-Kada).

309 Permohonan PHP Pilkada Lolos Pemeriksaan Berkas Menjadi Perkara

Dari total 314 permohonan terdapat 309 yang resmi teregistrasi sebagai perkara.  

Dicoblos Serentak, Pelantikan Kepala Daerah Terpilih pun Harus Bareng

Pelantikan perlu digelar setelah semua tahapan selesai, termasuk proses PHPU itu.

Lima Hal Makan Bergizi Gratis

Simfoni Trilogi Kerukunan

Memimpin dengan Etika Kosmopolit

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia