Pemprov DKI Klaim Rencana Pembangunan Food Estate Memenuhi Aspek Lingkungan

PEMERINTAH Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta mengatakan rencana pengembangan lumbung pangan atau food estate di Kepulauan Seribu akan tetap memperhatikan aspek keselamatan lingkungan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Perikanan (KPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati menjelaskan pihaknya sudah memiliki Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Aturan tersebut menjadi acuan dasar dalam pengembangan di Kepulauan Seribu.

Baca juga : Kepulauan Seribu akan Dijadikan Food Estate Jakarta oleh Pemprov DKI

“Yang materi teknisnya sudah disetujui oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ujar Suharini kepada wartawan, Kamis (28/3)

Adapun dokumen tersebut saat ini sedang diintegrasikan dengan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Pemprov DKI Jakarta, khususnya untuk daerah Kepulauan Seribu.

“Dengan adanya integrasi dua aturan itu nantinya kami boleh memanfaatkan ruang laut tapi dengan rambu-rambu. Makanya pembangunan tetap jalan, tetapi konservasi menjadi bagian yang kami tidak boleh abaikan,” kata Suharini.

Baca juga : Septic Tank BIOTECH Terapkan Pengolahan Limbah Ramah Lingkungan

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan terkait pembangunan lumbung pangan atau food estate di wilayah kepulauan seribu pada tahun 2025. Heru mengatakan, rencana tersebut masih sebatas kajian.

"Itu masih kajian, apa yang potensi dan bisa mempercepat untuk pangan Jakarta," jelasnya kepada awak media di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (20/3).

Heru mengatakan, dari hasil kajian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kawasan tersebut memiliki sejumlah potensi untuk ketahanan pangan Jakarta.

Baca juga : Food Estate Kepulauan Seribu Berongkos Besar, PKS: Butuh Pelabuhan Khusus

"Kajian BRIN dan Bappenas disitu potensi untuk lumbung pangan karena disana kan ada ikan, disana ada rumput laut dan lainnya," ujar Heru.

Lebih lanjut, terkait lokasi yang dinilai strategis tersebut, tidak bisa dibangun di wilayah pesisir seperti Jakarta Utara. Ia mengatakan lokasi tersebut tidak memungkinkan dikarenakan rentan pencemaran air laut.

"Kalau di pesisir dekat Jakarta tidak memungkinkan juga, mungkin ada pencemaran limbah dan sebagainya," ujarnya. (Z-7)