Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KETUA Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menilai rencana Pemprov DKI Jakarta untuk pembangunan food estate atau lumbung pangan di Kepulauan Seribu membutuhkan biaya yang cukup besar. Pasalnya, untuk kawasan daratan Jakarta, ketersediaan pangan masih terbatas dan efeknya harga berbeda dengan di darat kalau itu dijadikan lumbung pangan.
"Pasti ada cost tambahan. Karena logikanya barang ada di daratan, tetapi lumbungnya di sana (Kepulauan Seribu)," ujar Ismail kepada awak media, Kamis (21/3). Lumbung pangan bisa berjalan dengan optimal jika pemerintah dalam hal ini membuka pelabuhan khusus untuk pasokan bahan pangan yang tadinya masuk ke Jakarta sehingga bisa desentralisasi menuju Kepulauan Seribu.
"Kemudian di sana diatur pergudangan dan distribusinya, baru dikirim di daratan Jakarta. Meski demikian, dibutuhkan cost tambahan karena tidak bisa langsung ke daratan," ujarnya.
Baca juga : Bangun Food Estate, Heru Budi Hartono Sebut Kepulauan Seribu Paling Potensial
Politikus PKS itu juga masih belum mengetahui manfaat yang akan dirasakan warga Jakarta jika benar Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membangun lumbung pangan pada 2025. "Saya enggak tahu, apakah ada sisi lain yang dilihat yang jadi benefit. Misal dengan ada lumbung pangan dipastikan enggak akan ada keterbatasan. Kedua, dari sisi harga kompetitif," ujar Ismail.
"Jangan kebalik nanti di daratan Jakarta yang mahal. Ini yang harus dibahas. Saya belum baca kajiannya," pungkasnya.
Sebelumnya, Heru Budi Hartono menjelaskan terkait pembangunan lumbung pangan atau food estate di wilayah Kepulauan Seribu pada 2025. Heru mengatakan, rencana tersebut masih sebatas kajian.
"Itu masih kajian, apa yang potensi dan bisa mempercepat untuk pangan Jakarta," jelasnya kepada awak media di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (20/3). Heru mengatakan, dari hasil kajian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kawasan tersebut memiliki sejumlah potensi untuk ketahanan pangan Jakarta.
"Kajian BRIN dan Bappenas, di situ potensi untuk lumbung pangan karena di sana kan ada ikan, di sana ada rumput laut, dan lainnya," ujar Heru. Lokasi yang dinilai strategis tersebut tidak bisa dibangun di wilayah pesisir seperti Jakarta Utara karena rentan pencemaran air laut. (Z-2)
Wisatawan yang datang ke Kepulauan Seribu selain karena potensi keindahan alam dan sejarah, juga karena adanya kemudahan transportasi.
Pembersihan sampah kiriman ini tidak hanya dilakukan di Pulau Lancang, tetapi juga di pulau-pulau lainnya setiap harinya.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu, pada Jumat (4/7).
DINAS Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta meniadakan layanan angkutan kapal menuju Kepulauan Seribu pada Selasa, 1 Juli 2025 karena terdapat risiko gelombang tinggi.
Satu unit rescue boat RB. 02 dan kapal KM Satria Biru dikerahkan ke lokasi.
PT Pertamina International Shipping menjaga ekosistem laut di Kepulauan Seribu dengan melakukan aksi transplantasi terumbu karang dan pembersihan sampah di area tersebut.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf menyampaikan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara merupakan momentum bagi Polri untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut baik target Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menuju swasembada energi.
DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bogor Utara melantik struktur kepengurusan periode 2025 - 2028 pada Jumat (27/6) di Sekolah Alam Bogor.
Komposisi pengurus kali ini kombinasi antara kaderisasi dan profesionalitas. Kepengurusan ini diharapkan dapat lebih siap memenuhi kebutuhan rakyat.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan empat pulau milik Aceh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved