Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebanyak 1.197 personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan aksi massa di depan gedung Bawaslu dan KPU akan digelar hari ini, Jumat (15/3).
Wakapolres Metro Jakarta Pusat Anton Elfrinto Trisanto mengungkapkan aksi unjuk rasa itu dilakukan oleh kelompok yang tidak puas dengan proses pemungutan dan penghitungan suara di Pemilu 2024.
"Pengamanan telah dimulai sejak pagi. Kami menggunakan pola-pola persuasif. Kami juga mempercayai bahwa teman-teman yang nanti akan melaksanakan aksi dengan damai dan tertib. Itu yang kami harapkan," ujar Anton di Jakarta, Jumat.
Baca juga : Polres, KPU, dan Bawaslu Siak Perkuat Sinergi Ciptakan Pemilu Damai
Polisi juga melakukan rekayasa lalu lintas demi mencegah kemacetan di sekitar lokasi demonstrasi. Kebijakan rekayasa lalin dilakukan secara situasional.
"Letak kantor Bawaslu RI berada di persimpangan jalan, pihak kepolisian pun akan menerapkan pengalihan arus lalu lintas. Begitu juga di kantor KPU RI, arus lalin dialihkan apabila ada massa yang besar. Namun, pengalihan arus lintas sifatnya situasional," tutur Anton.
Lebih lanjut, Anton berharap para peserta aksi bisa menyampaikan aspirasin secara tertib tanpa menggangu aktivitas masyarakat lain. (Z-11)
Akan terus berlangsungkah perlawanan rakyat terhadap kekuasaannya yang tinggal dua bulan lagi berakhir?
Formula penghitungan kenaikan upah menggunakan PP No 51/2023 hanya akan membuat upah buruh naik 0,5% pada 2024.
Serikat buruh akan memastikan bahwa Pj Gubernur tidak mengubah rekomendasi kenaikan UMK dari wali kota dan bupati.
Mereka bergerak ke kantor Pemerintahan Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung untuk bergabung bersama buruh dari daerah lainnya seperti Cianjur, Sukabumi, Depok dan Bogor.
Dalam aksi turun ke jalan di depan Gedung Sate, Bandung, Senin (26/2), mahasiswa mengecam keputusan politik pemerintah yang menghasilkan kelangkaan dan kenaikan harga pangan.
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
KPU selalu siap untuk memberikan pemahaman politik apabila dibutuhkan oleh parpol ataupun dari Pemkab Bandung
Maman juga merasa khawatir peretasan data itu akan berdampak pada terganggunya proses transparansi pesta demokrasi tahun depan
Kunjungan ini juga dalam rangka supervisi dan monitoring kesiapan menuju Pemilu 2024.
KPU Purwakarta memberikan batas waktu hingga 7 Januari 2024 sebagai akhir pelaporan LADK bagi peserta pemilu unsur parpol dan DPD RI.
KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat, memastikan 140.457 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Jabar menggelar pemungutan suara hari ini, Rabu (14/2).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved