API Minta Pemerintah Tindak Tegas Importir Baju Bekas Ilegal

IMPOR pakaian bekas kembali marak. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Danang Girindrawardana mengatakan pihaknya belum bisa memastikan apakah baju impor yang beredar kali ini di pasaran adalah baju-baju bekas stok lama yang beberapa bulan lalu disembunyikan oleh pengusaha importir ilegal atau importasi ilegal baru.

"Dulu banyak yang sudah dimusnahkan, tetapi kami yakin bahwa itu baru yang beredar di para pedagang kecil, belum sampai pada asal mulanya yaitu gudang-gudang importir ilegal itu. Bahkan belum ada berita yang menegaskan temuan dari penyelidikan untuk menemukan siapa perusahaan atau pemilik perusahaan importir ilegal," katanya saat dihubungi pada Rabu (21/2).

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa saat ini tidak ada penindakan hukum terhadap importir ilegal, tetapi penindakan hukum justru diberikan kepada pedagang kecil.

Baca juga : Menko Airlangga: Pengetatan Barang Impor Lindungi Industri Lokal dan UMKM

"Hal ini sebuah model praktek tebang pilih. Kasihan para pedagang kecil, mereka adalah kaki tangan pengusaha pengimpor baju bekas yang diyakini memiliki backing oknum aparat pemerintah," ujar dia.

Artinya, sambung dia, dalam hal menangani masalah baju bekas ini pemerintah masih melakukan secara setengah hati. Tidak dilakukan penegakan hukum secara tuntas.

"Apalagi jika ternyata baju-baju bekas itu ternyata hasil dari importasi baru, maka pemerintah dan aparat penegak hukum telah teledor, tidak melakukan peran tupoksinya dengan baik. Sampai saat ini kami tidak melihat adanya tindakan pencegahan import secara menyeluruh," tutur Danang.

Maraknya permasalahan baju bekas ini, ujar Danang, menunjukkan bahwa pemerintah melalaikan kewajibannya menjalankan regulasi yang telah dibuatnya sendiri.

"Hal ini tidak boleh dibiarkan, korban akan berjatuhan dari sisi produsen padat karya seperti garment yang kebanyakan adalah pelaku UKM dan industri besar," pungkasnya. (Fal/Z-7)