Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KANTOR Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta menyerahkan data pemilih lokasi khusus di lapas dan rutan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI pada Rabu (7/2). Sedikitnya 14.291 warga binaan lapas atau rutan akan menggunakan hak pilihnya saat Pemilihan Umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024.
"Per tanggal 6 Fabruari 2024, warga binaan yang terdata sebagai pemilih Pemilu 2024 pada lapas, rutan dan LPKA jumlahnya 14.291 orang atau 95 persen," ujar Ibunu Chuldun, Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta di Kantor KPU DKI, Rabu (7/2).
Ibnu mengatakan, total 14.291 warga binaan lapas atau rutan akan menggunakan hak pilihnya saat Pemilihan Umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024.
Baca juga : Siap-Siap, Dalam Waktu Dekat Warga Dapat Undangan Memilih dari KPU
"Per tanggal 6 Fabruari 2024, warga binaan yang terdata sebagai pemilih Pemilu 2024 pada lapas, rutan dan LPKA adalah sejumlah 14.291 orang atau 95 persen," ujar Ibnu.
Awalnya, hasil rekapitulasi dalam rapat pleno yang digelar KPU DKI Jakarta pada 27 Juni 2023, jumlah pemilih dari warga binaan lapas dan rutan di Jakarta terdapat 14.762 orang.
Namun, jumlah itu terus mengalami perubahan seiring perpindahan warga binaan atau mutasi, bebas, dan meninggal dunia yang jumlahnya mencapai total 6.851 orang.
Baca juga : Pengamat : Putusan DKPP Mempertegas Masalah Profesionalitas KPU
"Sementara pada kurun waktu yang sama terjadi juga pendaftaran warga binaan maupun tahanan dari tanggal 22 Juni sampai dengan 6 Februari 2024 itu lebih kurang 6.380 orang," kata Ibnu.
Menurut dia, jumlah warga binaan lapas dan rutan mendapat hak pilih ini melebihi angka yang ditargetkan. Semula Ibnu menargetkan 70 persen dari jumlah narapidana bisa memilih.
"Sehingga jumlah dari warga binaan dengan penetapan DPT itu telah mencapai 95 persen. Ini di luar ekspetasi kami karena sejak awal kami menargetkan hanya 70 persen saja," kata Ibnu.
Baca juga : Indonesia Harus Belajar dari Negara Lain untuk Terapkan E-Voting
"Yang lima persennya kenapa, kan begitu? Itu lima persen di antaranya ada yang masih anak, kemudian ada yang baru masuk. Yang baru masuk belum proses dan sebagainya, serta warga negara asing," lanjut dia. (Z-5)
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
KPU selalu siap untuk memberikan pemahaman politik apabila dibutuhkan oleh parpol ataupun dari Pemkab Bandung
Maman juga merasa khawatir peretasan data itu akan berdampak pada terganggunya proses transparansi pesta demokrasi tahun depan
Kunjungan ini juga dalam rangka supervisi dan monitoring kesiapan menuju Pemilu 2024.
KPU Purwakarta memberikan batas waktu hingga 7 Januari 2024 sebagai akhir pelaporan LADK bagi peserta pemilu unsur parpol dan DPD RI.
KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat, memastikan 140.457 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Jabar menggelar pemungutan suara hari ini, Rabu (14/2).
Kisah sukses 5 tahun lalu, partisipasi pemilih sudah luar biasa, mencapai 87%
erdasarkan prediksi BMKG, pada Rabu pagi menuju siang kondisi cuaca masih relatif normal.
Untuk meraih kursi ketua umum PSSI periode 2023-2027, La Nyalla harus bersaing dengan sejumlah nama, seperti Erick Thohir, Arif Putra Wicaksono, serta Doni Setiabudi.
Simulasi ini juga dibuat dalam rangka proses legal drafting tentang pemungutan penghitungan suara yang kini dilakukan KPU.
Sebanyak 2.197 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) akan mengawasi pungut hitung dan money politik di TPS saat hari pemungutan suara Pilkada Bangka Belitung berlangsung.
MENJELANG Pilkada serentak 2024, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah mengimbau tim kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di provinsi itu untuk melakukan cooling system.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved