14.291 Warga Binaan Lapas dan Rutan di Jakarta Ikut Pemungutan Suara pada Pemilu 2024

KANTOR Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta menyerahkan data pemilih lokasi khusus di lapas dan rutan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI pada Rabu (7/2). Sedikitnya 14.291 warga binaan lapas atau rutan akan menggunakan hak pilihnya saat Pemilihan Umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024.

"Per tanggal 6 Fabruari 2024, warga binaan yang terdata sebagai pemilih Pemilu 2024 pada lapas, rutan dan LPKA jumlahnya 14.291 orang atau 95 persen," ujar Ibunu Chuldun, Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta di Kantor KPU DKI, Rabu (7/2).

Ibnu mengatakan, total 14.291 warga binaan lapas atau rutan akan menggunakan hak pilihnya saat Pemilihan Umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024. 

Baca juga : Siap-Siap, Dalam Waktu Dekat Warga Dapat Undangan Memilih dari KPU

"Per tanggal 6 Fabruari 2024, warga binaan yang terdata sebagai pemilih Pemilu 2024 pada lapas, rutan dan LPKA adalah sejumlah 14.291 orang atau 95 persen," ujar Ibnu.

Awalnya, hasil rekapitulasi dalam rapat pleno yang digelar KPU DKI Jakarta pada 27 Juni 2023, jumlah pemilih dari warga binaan lapas dan rutan di Jakarta terdapat 14.762 orang.

Namun, jumlah itu terus mengalami perubahan seiring perpindahan warga binaan atau mutasi, bebas, dan meninggal dunia yang jumlahnya mencapai total 6.851 orang.

Baca juga : Pengamat : Putusan DKPP Mempertegas Masalah Profesionalitas KPU

"Sementara pada kurun waktu yang sama terjadi juga pendaftaran warga binaan maupun tahanan dari tanggal 22 Juni sampai dengan 6 Februari 2024 itu lebih kurang 6.380 orang," kata Ibnu.

Menurut dia, jumlah warga binaan lapas dan rutan mendapat hak pilih ini melebihi angka yang ditargetkan. Semula Ibnu menargetkan 70 persen dari jumlah narapidana bisa memilih. 

"Sehingga jumlah dari warga binaan dengan penetapan DPT itu telah mencapai 95 persen. Ini di luar ekspetasi kami karena sejak awal kami menargetkan hanya 70 persen saja," kata Ibnu.

Baca juga : Indonesia Harus Belajar dari Negara Lain untuk Terapkan E-Voting

"Yang lima persennya kenapa, kan begitu? Itu lima persen di antaranya ada yang masih anak, kemudian ada yang baru masuk. Yang baru masuk belum proses dan sebagainya, serta warga negara asing," lanjut dia. (Z-5)