Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMUNGUTAN suara tinggal menghitung hari. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai persiapan demi menjaga kelancaran dan ketertiban jalannya Pemilu 2024.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan KPU DKI telah memetakan sebanyak 2.841 TPS berada di daerah rawan banjir dari total 30.766 TPS yang ada di Ibukota.
Guna memastikan TPS serta proses pemungutan suara berjalan lancar tanpa gangguan dari bencana banjir, BPBD DKI meminta kepada para lurah agar TPS tidak ditempatkan di wilayah yang berdekatan dengan sungai.
Baca juga : Pemprov DKI Pastikan Genangan Air di Jakarta Surut
"Untuk antisipasi lokasi TPS agar tidak terganggu banjir, BPBD melalui pasukan TRC (tim reaksi cepat) telah melakukan koordinasi dengan para lurah untuk memastikan penempatan lokasi TPS tidak berada persis di dekat aliran sungai yang sering terjadi banjir dan juga telah aktif dalam tim posko bersama di tingkat kelurahan," kata Isnawa kepada awak media, Selasa (6/2).
BPBD DKI Jakarta telah menyiapkan sejumlah upaya mitigasi dalam mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024, di antaranya terlibat dalam tim piket bersama posko pemilu baik di tingkat provinsi maupun kelurahan.
"BPBD juga menyiagakan sarana dan prasarana penanggulangan bencana sebagai pendukung pelaksanaan Pemilu, seperti tenda, perahu, dan lain-lain," jelasnya.
Baca juga : Bawaslu Klaim Bakal Maksimalkan Pengawasan di TPS
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyatakan, setidaknya ada 25 kelurahan di Jakarta rawan banjir ketika musim hujan.
Seluruh 25 titik rawan banjir tersebut tersebar di empat kota administrasi. Lima kelurahan rawan banjir di Jakarta Barat antara lain Rawa Buaya, Tegal Alur, Kedoya Selatan dan Utara, serta Kembangan Utara. Untuk wilayah Jakarta Selatan, terdapat sembilan kelurahan yang rawan banjir, yakni Cipete Utara, Petogogan, Cipulir, Pondok Pinang, Ulujami, Pondok Labu, Bangka, Pejaten Timur, dan Jati Padang.
Di Jakarta Timur ada (Kelurahan) Bidara Cina, Kampung Melayu, Cawang, Cililitan dan Cipinang Melayu. Kemudian Kebon Pala, Makasar, dan Rambutan.
Baca juga : Wapres Ingatkan Masyarakat Segera Urus Pindah Tempat Memilih
Di wilayah Jakarta Utara, daerah yang masuk kategori rawan banjir ialah Pademangan Barat, Pluit, dan Rorotan. Selain karena banjir berulang, BPBD mencatat, 25 kelurahan ini masuk kategori rawan karena lokasinya yang berdekatan aliran kali atau sungai. (Z-4)
Program SSG merupakan solusi nyata bagi sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga prasejahtera.
Kebijakan yang terlampau restriktif dapat mengganggu ekosistem bisnis yang melibatkan banyak pihak, termasuk sektor UMKM.
Perumda Air Minum PAM JAYA menargetkan pembagian 2.000 toren air gratis sepanjang 2026 bagi warga Jakarta, khususnya pelanggan kategori tertentu, guna mendukung pemerataan akses air bersih.
hingga 23 Februari 2025 tercatat sebanyak 185 bangunan lapangan padel di Jakarta belum mengantongi izin resmi.
Platform belanja dan rewards ShopBack berkolaborasi dengan Jago Coffee membagikan total 10.000 minuman kopi gratis sebagai takjil untuk masyarakat.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved