Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PEMUNGUTAN suara tinggal menghitung hari. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai persiapan demi menjaga kelancaran dan ketertiban jalannya Pemilu 2024.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan KPU DKI telah memetakan sebanyak 2.841 TPS berada di daerah rawan banjir dari total 30.766 TPS yang ada di Ibukota.
Guna memastikan TPS serta proses pemungutan suara berjalan lancar tanpa gangguan dari bencana banjir, BPBD DKI meminta kepada para lurah agar TPS tidak ditempatkan di wilayah yang berdekatan dengan sungai.
Baca juga : Pemprov DKI Pastikan Genangan Air di Jakarta Surut
"Untuk antisipasi lokasi TPS agar tidak terganggu banjir, BPBD melalui pasukan TRC (tim reaksi cepat) telah melakukan koordinasi dengan para lurah untuk memastikan penempatan lokasi TPS tidak berada persis di dekat aliran sungai yang sering terjadi banjir dan juga telah aktif dalam tim posko bersama di tingkat kelurahan," kata Isnawa kepada awak media, Selasa (6/2).
BPBD DKI Jakarta telah menyiapkan sejumlah upaya mitigasi dalam mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024, di antaranya terlibat dalam tim piket bersama posko pemilu baik di tingkat provinsi maupun kelurahan.
"BPBD juga menyiagakan sarana dan prasarana penanggulangan bencana sebagai pendukung pelaksanaan Pemilu, seperti tenda, perahu, dan lain-lain," jelasnya.
Baca juga : Bawaslu Klaim Bakal Maksimalkan Pengawasan di TPS
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyatakan, setidaknya ada 25 kelurahan di Jakarta rawan banjir ketika musim hujan.
Seluruh 25 titik rawan banjir tersebut tersebar di empat kota administrasi. Lima kelurahan rawan banjir di Jakarta Barat antara lain Rawa Buaya, Tegal Alur, Kedoya Selatan dan Utara, serta Kembangan Utara. Untuk wilayah Jakarta Selatan, terdapat sembilan kelurahan yang rawan banjir, yakni Cipete Utara, Petogogan, Cipulir, Pondok Pinang, Ulujami, Pondok Labu, Bangka, Pejaten Timur, dan Jati Padang.
Di Jakarta Timur ada (Kelurahan) Bidara Cina, Kampung Melayu, Cawang, Cililitan dan Cipinang Melayu. Kemudian Kebon Pala, Makasar, dan Rambutan.
Baca juga : Wapres Ingatkan Masyarakat Segera Urus Pindah Tempat Memilih
Di wilayah Jakarta Utara, daerah yang masuk kategori rawan banjir ialah Pademangan Barat, Pluit, dan Rorotan. Selain karena banjir berulang, BPBD mencatat, 25 kelurahan ini masuk kategori rawan karena lokasinya yang berdekatan aliran kali atau sungai. (Z-4)
perempuan di Jakarta masih terjebak dalam ketidakpastian. Mulai dari pencarian kerja, dunia akademik, hingga kehidupan sehari-hari.
Menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa, BUMD ini menanamkan pondasi bagi masa depan kota dan warganya.
DINAS Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan Kirab Bendera Pusaka dalam rangka Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Pusaka pada HUT ke-80 RI
Fitroh menyebut KPK menangkap pejabat badan usaha milik negara (BUMN), dalam OTT ini. Nama lengkapnya masih dirahasiakan, saat ini.
Fitroh menjelaskan, operasi senyap itu menyeret INHUTANI V. Ada direksi badan usaha milik negara (BUMN) yang terjaring.
Kenaikan suara NasDem bersamaan dengan penggunaan sistem proporsional terbuka yang menguntungkan partai tersebut.
NasDem perlu memperluas basis dukungan di Jawa, menyasar pemilih kelas menengah bawah, dan menjangkau generasi muda.
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved