Polisi Bongkar Praktik Aborsi Ilegal di Jakarta Utara

Klinik Aborsi Ilegal di Jaktim Diduga Raup Rp2,6 Miliar, Layani 361 Pasien sejak 2022

Kepolisian membongkar praktik aborsi ilegal yang diduga beroperasi di Apartemen Basura, Jalan Basuki Rahmat, Jakarta Timur.

Dokter Palsu di Balik Aborsi Ilegal Jaktim Ternyata Cuma Lulusan SMA

Tempat praktik yang digunakan bukan merupakan aset pribadi, melainkan unit yang disewa secara harian maupun mingguan.

Polda Metro Jaya Bongkar Praktik Aborsi Ilegal di Jakarta Timur

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya membongkar kasus praktik aborsi ilegal yang telah beroperasi selama dua tahun di Jakarta Timur.

Kementerian PPPA: Aborsi Ilegal Pelanggaran Serius Hak Hidup Anak

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya membongkar praktik aborsi ilegal di sebuah apartemen di Jakarta Timur yang telah beroperasi sejak 2023. 

Kedok Klinik Resmi, Praktik Aborsi Ilegal Jaktim Raup Omzet Rp2,6 Miliar

Setiap pasien dipatok biaya berkisar antara Rp5 juta hingga Rp8 juta yang dibayarkan melalui transfer bank.

Polda Metro Jaya Ringkus Sindikat Aborsi Ilegal di Apartemen Jakarta Timur

Kepolisian menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dengan peran yang berbeda-beda.

Pengamat Nilai Rekomendasi Kompolnas Soal Reformasi Polri Bersifat Normatif

Sifat rekomendasi tersebut cenderung konvensional dan sudah umum dikenal dalam diskursus reformasi kepolisian di Indonesia.

Jimly: Putusan MK Akhiri Penugasan Personel Polri di Luar Korps

Komitmen tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh pucuk pimpinan Korps Bhayangkara.

Perpol 10/2025 Dinilai Buat Penempatan Polri di Jabatan Sipil Lebih Terukur

Menurutnya, Perpol ini justru hadir untuk mengakhiri ambiguitas dalam implementasi Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Komisi III DPR: Kultur Kekerasan di Kepolisian Masih Jadi Pekerjaan Rumah Besar

kultur kekerasan yang masih melekat dalam tubuh Kepolisian menunjukkan bahwa reformasi kepolisian pasca-pemisahan dari ABRI belum berjalan tuntas.

KUHAP Dinilai Lemahkan Penyidik di Luar Kepolisian

KUHAP baru dinilai berpotensi tumpang tindih dengan undang-undang sektoral seperti undang-undang  dan melemahkan kewenangan lembaga penegak hukum di luar kepolisian

Meski Putusan MK tak Berlaku Surut, Lebih Bijak Presiden Tarik Polri dari Jabatan Sipil

putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan anggota Polri aktif tidak boleh lagi menduduki jabatan sipil sebelum pensiun atau mengundurkan diri dari kepolisian.

Isra Mikraj Menjawab Krisis Konten Media Sosial

Memberantas Kemiskinan Ekstrem hingga 0%

BRICS+ Adang Ancaman Trump-Netanyahu

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia