Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
MASYARAKAT dituntut untuk ikut berperan dalam pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Peran itu bisa dilakukan dengan mengawal jalannya proses pembangunan.
Hal itu diungkapkan Alimudin, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat saat tatap muka dengan warga Kelurahan Cimuning dan Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya, Bekasi, beberapa waktu lalu.
"Dalam membangun Kota Bekasi, jika tanpa dikawal langsung oleh para tokoh masyarakat, perangkat lingkungan, diawasi secara detail, dan berkolaborasi merespons isu yang beredar di warga, tentu warga akan sulit merasakan manfaat pembangunan,” kata Alimudin.
Karena itu, imbuh anggota DPRD Kota Bekasi dari Dapil Mustikajaya, Rawalumbu, dan Bantargebang tersebut, sebagai wakil rakyat dia harus mendengarkan apa yang diinginkan warga sehingga prioritas pembangunan akan dirasakan sekali manfaatnya oleh masyarakat.
Politisi yang kembali maju sebagai caleg DPRD Kota Bekasi itu berharap doa dan dukungannya. "Sehingga ke depan semua aspirasi yang dititipkan dapat kembali kita perjuangkan untuk membangun Kota Bekasi dan khususnya di Mustikajaya ini," jelasnya.
Di sisi lain, Haryadi, Ketua RW 05, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, mengucapkan terima kasih kepada Alimudin yang turut mengawal perbaikan jalan di lingkungan RW 05. Sebelumnya kondisi jalan di wilayah tersebut sangat buruk alias rusak berat sehingga sulit dilalui. Kondisi itu bahkan berlangsung hampir 15 tahun. Tidak pernah ada upaya perbaikan jalan yang dilakukan pihak pemerintah.
"Alhamdulillah setelah ada pengawalan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS, Pak Alimudin, pembangunan jalan yang dahulu terasa tidak mungkin akhirnya terbangun dan sudah selesai sekarang," ungkap Heryadi.
“Kami warga dari Mustikajaya senantiasa mengingat advokasi yang diberikan oleh Pak Alimudin dan PKS kepada lingkungan dan masyarakat kami,” tambahnya. (RO/R-2)
WALI Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono meninjau langsung lokasi banjir yang merendam permukiman warga di Gang Mawar, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Jumat (30/16).
Banjir kembali merendam Kota Bekasi akibat hujan deras dan luapan Kali Bekasi. BPBD mencatat 15 titik genangan di 7 kecamatan dengan air hingga 150 cm.
Sekolah Lansia KUN dihadirkan sebagai wadah pembelajaran bagi para lanjut usia agar tetap memiliki ruang untuk berkembang, beraktivitas, dan berperan aktif di tengah masyarakat
Sejumlah warga yang merupakan penghuni belasan rumah itu sempat terlibat bentrok dengan puluhan petugas gabungan yang dikerahkan.
Meski demikian, masyarakat tetap diperbolehkan merayakan malam tahun baru, tetapi dianjurkan tidak melakukannya secara berlebihan.
Dana yang digelontorkan untuk mendukung administrasi kesekretariatan hingga fasilitas kegiatan lingkungan itu langsung dikebut pencairannya oleh para ketua RW.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved