Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MASYARAKAT dituntut untuk ikut berperan dalam pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Peran itu bisa dilakukan dengan mengawal jalannya proses pembangunan.
Hal itu diungkapkan Alimudin, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat saat tatap muka dengan warga Kelurahan Cimuning dan Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya, Bekasi, beberapa waktu lalu.
"Dalam membangun Kota Bekasi, jika tanpa dikawal langsung oleh para tokoh masyarakat, perangkat lingkungan, diawasi secara detail, dan berkolaborasi merespons isu yang beredar di warga, tentu warga akan sulit merasakan manfaat pembangunan,” kata Alimudin.
Karena itu, imbuh anggota DPRD Kota Bekasi dari Dapil Mustikajaya, Rawalumbu, dan Bantargebang tersebut, sebagai wakil rakyat dia harus mendengarkan apa yang diinginkan warga sehingga prioritas pembangunan akan dirasakan sekali manfaatnya oleh masyarakat.
Politisi yang kembali maju sebagai caleg DPRD Kota Bekasi itu berharap doa dan dukungannya. "Sehingga ke depan semua aspirasi yang dititipkan dapat kembali kita perjuangkan untuk membangun Kota Bekasi dan khususnya di Mustikajaya ini," jelasnya.
Di sisi lain, Haryadi, Ketua RW 05, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, mengucapkan terima kasih kepada Alimudin yang turut mengawal perbaikan jalan di lingkungan RW 05. Sebelumnya kondisi jalan di wilayah tersebut sangat buruk alias rusak berat sehingga sulit dilalui. Kondisi itu bahkan berlangsung hampir 15 tahun. Tidak pernah ada upaya perbaikan jalan yang dilakukan pihak pemerintah.
"Alhamdulillah setelah ada pengawalan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS, Pak Alimudin, pembangunan jalan yang dahulu terasa tidak mungkin akhirnya terbangun dan sudah selesai sekarang," ungkap Heryadi.
“Kami warga dari Mustikajaya senantiasa mengingat advokasi yang diberikan oleh Pak Alimudin dan PKS kepada lingkungan dan masyarakat kami,” tambahnya. (RO/R-2)
Sejumlah warga yang merupakan penghuni belasan rumah itu sempat terlibat bentrok dengan puluhan petugas gabungan yang dikerahkan.
Meski demikian, masyarakat tetap diperbolehkan merayakan malam tahun baru, tetapi dianjurkan tidak melakukannya secara berlebihan.
Dana yang digelontorkan untuk mendukung administrasi kesekretariatan hingga fasilitas kegiatan lingkungan itu langsung dikebut pencairannya oleh para ketua RW.
Pembangunan dan pengoperasian puskesmas ini merupakan perwujudan kehadiran pemerintah dalam menjamin layanan kesehatan yang lebih dekat dan mudah diakses warga.
Pameran Dagang Lokal yang menjadi agenda pembuka menghadirkan berbagai produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Kota Bekasi.
Informasi yang sudah lama bisa dimunculkan kembali dan menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintah maupun lembaga pendidikan
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved