Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk duduk bersama menyelesaikan pemenuhan hak-hak warga Kampung Bayam di Jakarta Utara.
"Kami mengundang secara resmi jajaran eksekutif untuk duduk bersama menyelesaikan pemenuhan hak-hak warga Kampung Bayam di Jakarta Utara, hanya satu orang yang muncul, yang lain entah hilang kemana, seperti inikah cara Pemprov DKI memperlakukan rakyatnya," ujar Wibi melalui keterangan tertulis, Selasa (17/10).
Ia mengatakan, warga Kampung Bayam sampai detik ini belum bisa menempati Rusunawa Kampung Susun Bayam.
Baca juga: Demi Piala Dunia U-17, Warga Eks Kampung Bayam Bersedia Pindah Sementara
"Ketika penzoliman dan perampokan hak hak warga yang dilakukan oleh pemerintahnya sendiri dalam hal ini Pemprov DKI, maka semua harus bergerak melawan," tegasnya.
Ia pun meminta Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk bisa serius melihat permasalahan ini agar segera ditemukan titik terang.
Baca juga: Pemkot Jakut Tawarkan Warga Eks Kampung Bayam Tinggal Sementara di Rusun
"Kepada Pak Pj Gubernur, kami berharap agar hadirlah di sini, lihat warganya, lihat rakyatnya, betapa penderitaan warga Jakarta,” tutup Wibi.
Sebelumnya, Wibi bersama perwakilan Fraksi PKS dan PKB memfasilitasi pertemuan da tara warga kampung bayam dan Pemprov DKI Jakarta.
Adapun, kedatangan warga untuk menagih janji agar Pemprov DKI merealisasikan hunian untuk para warga Kampung Bayam di Jakarta Utara. (Far/S-4)
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengingatkan agar proses pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra tidak dibarengi dengan narasi yang berpotensi memecah belah.
Sebanyak 67 dari 126 Kepala Keluarga (KK) eks Kampung Bayam resmi menempati Hunian Pekerja Pendukung Operasional (HPPO) di Jakarta International Stadium (JIS) mulai hari ini.
DIREKTUR Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Iwan Takwin buka suara soal alasan belum mengizinkan warga eks Kampung Bayam untuk menempati Kampung Susun Bayam (KSB)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan ada sejumlah warga yang melayangkan protes setelah ia melakukan acara seremonial penyerahan kunci Kampung Susun Bayam (KSB).
SEJUMLAH warga eks Kampung Bayam mengaku sempat merasa sangat kesal dengan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) lantaran ratusan warga tak diberi kepastian terkait hunian
RK terlihat mengenakan jersey Persija berwarna merah sebagai jawaban dari tantangan Ketua Umum The Jakmania, Diky Sumarno, kelompok suporter Persija.
Hunian di Kampung Susun Bayam harus diprioritaskan bagi warga asli Kampung Bayam yang terdampak langsung pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved