Pembedaan Tarif Transportasi Berbasis Domisili Diprotes, Heru Jamin Tetap Subsidi Transportasi

PENJABAT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan berkomitmen memberikan subsidi transportasi publik. Hal ini dikatakannya dalam menanggapi isu terkait pembedaan tarif transportasi berdasarkan domisili dengan menerapkan sistem tiket berbasis akun atau 'account based ticketing' (ABT).

Ia menegaskan, sejauh ini Pemprov DKI belum berencana menerapkan tarif transportasi yang berbeda antara warga Jakarta dan warga dari luar Jakarta.

"Terkait rencana penyesuaian perhitungan komponen subsidi di bidang transportasi, kami sampaikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap berkomitmen untuk memberikan peningkatan pelayanan di bidang transportasi publik dengan tidak mengorbankan kualitas layanan program," kata Heru di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (9/10).

Baca juga: Tarif Bus Transjakarta Sesuai Status Ekonomi Calon Penumpang belum Bisa Diterapkan

Selain terus berkomitmen memberikan subsidi transportasi bagi seluruh kalangan, Pemprov DKI, sambung Heru, juga berkomitmen agar transportasi publik di Ibukota dapat ramah lingkungan, seperti menggunakan bus listrik. Ditargetkan di akhir tahun ini total 100 unit bus listrik beroperasi di Ibukota.

"Selain itu, rencana penggantian bus konvensional menjadi bus listrik akan dijalankan untuk meminimalisir polusi udara," tukasnya.

Baca juga: Presiden: Semua Transportasi Publik Harus Terintegrasi Satu Sama Lain

Sebelumnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta sedang melakukan uji coba sistem ABT melalui aplikasi Jak Lingko Indonesia. Sistem ini akan menyimpan profil pengguna angkutan umum termasuk data penghasilan, riwayat perjalanan, hingga domisili guna menjadi basis pembuatan kebijakan terkait transportasi termasuk soal tarif.

Ke depan, untuk mengefisienkan anggaran subsidi angkutan umum, Pemprov DKI berencana membedakan tarif angkutan umum berdasarkan profil pengguna yang sudah terdaftar dalam aplikasi Jak Lingko Indonesia. Hal ini pun menuai protes dari DPRD DKI Jakarta semisal dari Fraksi PKS yang khawatir, penerapan tarif yang berbeda ini justru akan menggagalkan upaya Pemprov DKI untuk mengajak sebanyak mungkin pengendara pribadi beralih ke angkutan umum. (Z-3)