Presiden: Semua Transportasi Publik Harus Terintegrasi Satu Sama Lain

Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas mengenai integrasi transportasi publik di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/9). Di dalam rapat tersebut, ia meminta jajarannya memberikan kemudahan akses kepada masyarakat yang menggunakan angkutan massal.

Setelah DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya memiliki moda raya terpadu (MRT), lintas raya terpadu (LRT), kereta cepat, dan kereta bandara, itu harus diikuti juga dengan integrasi antarmoda transportasi. Semuanya harus saling terhubung, termasuk dengan Transjakarta, taksi daring, dan ojek daring.

"Dibutuhkan sebuah sistem yang memudahkan masyarakat, yang akhirnya mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik karena kuncinya adalah kemudahan dan kenyamanan," ujar Jokowi.

Baca juga: Dishub DKI Uji Coba Account Based Ticketing

Kepala Negara menekankan beberapa hal. Pertama, percepatan pembangunan infrastruktur seperti jembatan penghubung antara stasiun kereta cepat dengan moda transportasi publik lainnya seperti LRT.

"Antara LRT Halim dengan stasiun kereta cepat, kemudian juga penghubung stasiun kereta api Manggarai dengan Transjakarta, penghubung Stasiun Tanah Abang dan Dukuh Atas," terang Jokowi.

Baca juga: DTKJ Diharapkan Bantu Atasi Kemacetan Jakarta

Selain itu, keberadaan sarana dan prasarana pendukung seperti penerangan dan lampu jalan menuju lokasi transportasi publik juga harus ada dan beroperasi maksimal.

Kedua, presiden meminta agar ada kerja sama antara pengelola angkutan umum dan layanan transportasi ojek atau taksi daring. Menurutnya, jika kolaborasi dilakukan, itu akan sangat memudahkan masyarakat untuk mencapai tujuan akhir mereka.

"Semuanya sudah dipersiapkan misalnya pertama naik ojek ke stasiun, kemudian naik kereta, naik kereta, naik Transjakarta sampai ke titik tujuan sehingga tidak perlu dicari-cari, tidak perlu menunggu-nunggu karena semuanya sudah terintegrasi," papar mantan wali kota Surakarta itu.

Ketiga, Jokowi meminta sistem pembayaran yang terintegrasi. Alat pembayaran yang digunakan oleh masyarakat seperti uang elektronik harus bisa digunakan untuk semua moda transportasi. Selain itu, menurutnya diperlukan juga mekanisme pembayaran langganan yang disertai diskon.

"Ini saya kira akan menarik masyarakat untuk berbondong-bondong naik tranportasi massal," tandasnya.

Dalam rapat tersebut, hadir Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno. (Z-11)