Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas mengenai integrasi transportasi publik di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/9). Di dalam rapat tersebut, ia meminta jajarannya memberikan kemudahan akses kepada masyarakat yang menggunakan angkutan massal.
Setelah DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya memiliki moda raya terpadu (MRT), lintas raya terpadu (LRT), kereta cepat, dan kereta bandara, itu harus diikuti juga dengan integrasi antarmoda transportasi. Semuanya harus saling terhubung, termasuk dengan Transjakarta, taksi daring, dan ojek daring.
"Dibutuhkan sebuah sistem yang memudahkan masyarakat, yang akhirnya mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik karena kuncinya adalah kemudahan dan kenyamanan," ujar Jokowi.
Baca juga: Dishub DKI Uji Coba Account Based Ticketing
Kepala Negara menekankan beberapa hal. Pertama, percepatan pembangunan infrastruktur seperti jembatan penghubung antara stasiun kereta cepat dengan moda transportasi publik lainnya seperti LRT.
"Antara LRT Halim dengan stasiun kereta cepat, kemudian juga penghubung stasiun kereta api Manggarai dengan Transjakarta, penghubung Stasiun Tanah Abang dan Dukuh Atas," terang Jokowi.
Baca juga: DTKJ Diharapkan Bantu Atasi Kemacetan Jakarta
Selain itu, keberadaan sarana dan prasarana pendukung seperti penerangan dan lampu jalan menuju lokasi transportasi publik juga harus ada dan beroperasi maksimal.
Kedua, presiden meminta agar ada kerja sama antara pengelola angkutan umum dan layanan transportasi ojek atau taksi daring. Menurutnya, jika kolaborasi dilakukan, itu akan sangat memudahkan masyarakat untuk mencapai tujuan akhir mereka.
"Semuanya sudah dipersiapkan misalnya pertama naik ojek ke stasiun, kemudian naik kereta, naik kereta, naik Transjakarta sampai ke titik tujuan sehingga tidak perlu dicari-cari, tidak perlu menunggu-nunggu karena semuanya sudah terintegrasi," papar mantan wali kota Surakarta itu.
Ketiga, Jokowi meminta sistem pembayaran yang terintegrasi. Alat pembayaran yang digunakan oleh masyarakat seperti uang elektronik harus bisa digunakan untuk semua moda transportasi. Selain itu, menurutnya diperlukan juga mekanisme pembayaran langganan yang disertai diskon.
"Ini saya kira akan menarik masyarakat untuk berbondong-bondong naik tranportasi massal," tandasnya.
Dalam rapat tersebut, hadir Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno. (Z-11)
ERP lebih dari sekadar sistem elektronik, ERP adalah ujian keberanian politik kepemimpinan Pramono Anung - Rano Karno
BUPATI Sumedang Dony Ahmad Munir memerintahkan seluruh aparat sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang menggunakan kendaraan umum untuk berangkat bekerja.
Pakar mengatakan perbaikan arus lalu lintas di Jakarta bisa dilakukan tanpa harus menggelontorkan anggaran miliaran rupiah untuk sistem baru.
WARGA menyambut antusias program spesial tarif Rp1 untuk seluruh moda transportasi umum di Jakarta, yang berlaku hanya selama satu hari, Selasa, 1 Juli 2025.
Menhub Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa pengguna angkutan umum pada masa Angkutan Lebaran 2025 (21 Maret - 11 April 2025) tercatat mengalami kenaikan 8,5%
Djoko mengatakan layanan angkutan umum hingga kawasan perumahan merupakan kata kunci mengalihkan penggunan kendaraan pribadi menggunakan angkutan umum.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved