Fraksi PKS Sebut WFH Harus Dibarengi Kebijakan Strategis

Anggota DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin mengatakan penerapan kebijakan Work From Home (WFH) hanya bersifat reaktif jika tidak dibarengi kebijakan strategis.

Menurutnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun Pemerintah Pusat perlu mengendalikan sumber polusi dari pabrik - pabrik sekitar.

"Kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor, perbaikan dan insentif bagi pengguna transportasi publik dan perluasan dan perlindungan bagi pengguna sepeda ke kantor (bike to work)," jelasnya kepada awak media, Senin (21/8).

Baca juga: ASN Dinas LH DKI Dilarang Bawa Kendaraan BBM Tiap Rabu

Ia menjelaskan, untuk jangka panjang, WFH bukan solusi. Hal itu dikarenakan tidak semua pekerjaan dapat dilakukan dalam rumah.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menerapkan WFH bagi 50% ASN DKI guna menekan polusi udara yang memburuk belakangan ini. WFH ini diberlakukan mulai hari ini hingga 21 Oktober mendatang. 

Baca juga: ASN DKI WFH 50%, Kualitas Udara Jakarta Tetap tidak Sehat

Kualitas Udara

Kualitas udara di Jakarta hari ini masih dalam status tidak sehat. Berdasarkan pantauan Media Indonesia di situs Air Quality Index, skor udara di Jakarta sempat menyentuh angka 186 pada pukul 07.00 WIB.

Skornya kemudian menurun menjadi 160 pada pukul 08.00 WIB. Namun, angka itu tetap menunjukkan bahwa kualitas udara di ibu kota pada level tidak sehat.

Data-data tersebut juga membuktikan bahwa kebijakan kerja dari rumah atau 'Work From Home' (WFH) minimal 50% bagi para ASN DKI tidak efektif memperbaiki kualitas udara.

Sebagaimana diketahui, mulai 21 Agustus hingga 21 Oktober mendatang, Pemprov DKI memberlakukan sistem 50% WFH. Jumlah kapasitas WFH ini bahkan lebih besar lagi bagi kantor-kantor Pemprov DKI yang berada di sekitar area pertemuan KTT ASEAN yakni. Angkanya ditetapkan mencapai 75%.