Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KETUA Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta Ahmad Nawawi menegaskan pihaknya tidak akan melanjutkan persoalan kasus Anggota DPRD Fraksi PDIP Cinta Mega yang bermain saat rapat paripurna.
"BK tidak akan melanjutkan proses penyelidikan terhadap Cinta Mega," ujarnya kepada awak media, Rabu (26/7).
Nawawi mengatakan, hal itu karena sudah ada putusan yang mendahuluinya yaitu putusan dari DPD PDI Perjuangan Jakarta yang memberhentikan Cinta Mega dari Anggota DPRD DKI dan akan segera dilakukan pergantian antarwaktu.
Baca juga: DPD PDIP Kirim Surat Pemecatan ke Cinta Mega Hari Ini
Dengan kata lain, BK sepakat dengan DPD PDIP bahwa Cinta Mega telah melanggar kode etik, terutama pada pasal 5 poin i Kode Etik DPRD DKI. Adapun isinya yakni bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD.
"Selain itu, anggota DPRD DKI, juga diharuskan menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, atau golongan', sebagaimana sumpah jabatan ketika dilantik," urainya.
Baca juga: DPD PDIP Tak Khawatir Elektabilitas Merosot karena Kasus Cinta Mega
"Mestinya setiap anggota dewan bisa menjaga marwah dan martabat lembaga dengan bersikap dan berperilaku baik dan tidak memberi contoh yang tidak etis," sambungnya.
Sebelumnya, seorang Anggota DPRD DKI Jakarta viral lantaran tengah asyik diduga main slot di tengah Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, pada Kamis (20/7) lalu.
Sosok anggota Dewan Parlemen Kebon Sirih yang diduga main judi slot ketika rapat ialah Cinta Mega dari Fraksi PDI Perjuangan.
Anggota Legislatif DKI Jakarta perempuan itu tampak menggunakan iPad atau Tab ketika asik judi slot. Terlihat juga, ketika bermain, ia mengobrol dengan anggota dewan lain di sebelahnya. (Far/Z-7)
DPRD Provinsi DKI Jakarta terus mendalami sejumlah isu teknis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan perparkiran melalui rapat kerja bersama eksekutif.
Seperti program KJP Plus yang merupakan kelanjutan kebijakan sebelumnya yang sudah diketahui hingga 92% warga, namun hanya 41% yang merasa mendapat manfaat langsung.
Rano mengatakan DKI Jakarta menjadi salah satu daerah di Indonesia yang belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) mengenai KTR bersama beberapa kota lain di Provinsi Aceh dan Papua.
Usman meminta penahanan mereka ditangguhkan. Sementara mahasiswa yang hanya menyampaikan aspirasi, Usman meminta untuk dibebaskan.
Dengan dibentuknya BUMD parkir, pengelolaan parkir lebih profesional dibandingkan sekarang yang berantakan pengelolaannya.
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, bahkan mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membubarkan Unit Pengelola (UP) Perparkiran
Fraksi PDIP menyetujui Revisi UU tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dibahas di Komisi I DPR RI untuk dibahas di tingkat selanjutnya atau naik ke rapat paripurna.
Penerapan kebijakan durasi sewa Rusun maksimal enam tahun bagi masyarakat umum dan 10 tahun bagi yang terprogram memicu keresahan.
Semangat utama dari pengaturan ambang batas pencalonan sebelumnya adalah untuk memastikan dukungan politik yang kuat di DPR bagi pasangan presiden dan wakil presiden terpilih.
Bahtra menjelaskan bahwa ketua panitia kerja (panja) mengenai kenaikan PPN 12% pada waktu itu adalah kader PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel.
Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Dwi Wijayanto Rio Sambodo mengatakan, wacana tersebut tak diikuti dengan upaya penyempurnaan sistem politik yang ada.
Posisi Polri saat ini yang langsung berada di bawah Presiden adalah format terbaik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved