Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta Ahmad Nawawi menegaskan pihaknya tidak akan melanjutkan persoalan kasus Anggota DPRD Fraksi PDIP Cinta Mega yang bermain saat rapat paripurna.
"BK tidak akan melanjutkan proses penyelidikan terhadap Cinta Mega," ujarnya kepada awak media, Rabu (26/7).
Nawawi mengatakan, hal itu karena sudah ada putusan yang mendahuluinya yaitu putusan dari DPD PDI Perjuangan Jakarta yang memberhentikan Cinta Mega dari Anggota DPRD DKI dan akan segera dilakukan pergantian antarwaktu.
Baca juga: DPD PDIP Kirim Surat Pemecatan ke Cinta Mega Hari Ini
Dengan kata lain, BK sepakat dengan DPD PDIP bahwa Cinta Mega telah melanggar kode etik, terutama pada pasal 5 poin i Kode Etik DPRD DKI. Adapun isinya yakni bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD.
"Selain itu, anggota DPRD DKI, juga diharuskan menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, atau golongan', sebagaimana sumpah jabatan ketika dilantik," urainya.
Baca juga: DPD PDIP Tak Khawatir Elektabilitas Merosot karena Kasus Cinta Mega
"Mestinya setiap anggota dewan bisa menjaga marwah dan martabat lembaga dengan bersikap dan berperilaku baik dan tidak memberi contoh yang tidak etis," sambungnya.
Sebelumnya, seorang Anggota DPRD DKI Jakarta viral lantaran tengah asyik diduga main slot di tengah Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, pada Kamis (20/7) lalu.
Sosok anggota Dewan Parlemen Kebon Sirih yang diduga main judi slot ketika rapat ialah Cinta Mega dari Fraksi PDI Perjuangan.
Anggota Legislatif DKI Jakarta perempuan itu tampak menggunakan iPad atau Tab ketika asik judi slot. Terlihat juga, ketika bermain, ia mengobrol dengan anggota dewan lain di sebelahnya. (Far/Z-7)
Anggota DPRD DKI Kevin Wu mendesak percepatan investigasi kebakaran di Teluk Gong yang menewaskan 5 orang.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk disahkan menjadi perda.
ANGGOTA Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Pansus Raperda KTR) DPRD DKI Jakarta, Ali Lubis, mengusulkan agar pengesahan Raperda KTR ditunda.
ANGGOTA Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Lubis menilai, banjir rob kawasan pesisir Jakarta merupakan peringatan serius. Ia meminta Pemprov DKI Jakarta mempercepat penanganan.
BELAJAR dari peristiwa kebakaran Terra Drone, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Lubis, meminta agar pengawasan keamanan gedung dan bangunan di Jakarta diperketat.
Fraksi PDIP DPR RI memastikan akan mengawal revisi UU Hak Cipta agar lebih adil bagi pekerja seni. Armand Maulana dan Ariel Noah sampaikan aspirasi soal sistem royalti
Sistem proporsional tertutup merupakan pilihan terbaik agar demokrasi tidak terjebak dalam politik populisme dan kapitalisasi suara.
Fraksi PDIP menyetujui Revisi UU tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dibahas di Komisi I DPR RI untuk dibahas di tingkat selanjutnya atau naik ke rapat paripurna.
Penerapan kebijakan durasi sewa Rusun maksimal enam tahun bagi masyarakat umum dan 10 tahun bagi yang terprogram memicu keresahan.
Semangat utama dari pengaturan ambang batas pencalonan sebelumnya adalah untuk memastikan dukungan politik yang kuat di DPR bagi pasangan presiden dan wakil presiden terpilih.
Bahtra menjelaskan bahwa ketua panitia kerja (panja) mengenai kenaikan PPN 12% pada waktu itu adalah kader PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved