Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melarang pertemuan komunitas Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) se-ASEAN. Sebelumnya diberitakan komunitas LGBT se-ASEAN akan menggelar pertemuan di DKI Jakarta di tahun 2023 ini.
"Saya minta Dinas Pariwisata melarang karena tidak sesuai budaya kita tidak sesuai dengan Pancasila tidak sesuai dengan agama kita," ujar MTZ, dalam rapat bersama dengan Pemprov DKI, di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (12/7).
Baca juga: MUI: Jangan Beri Izin Acara LGBT
Menurutnya, Indonesia memiliki budaya Pancasila yang perlu dihormati. Politisi PKS menjelaskan pihaknya senang jika Ibu Kota diserbu oleh wisatawan dari mancanegara. Kendati demikian, perlu adanya filterisasi terkait agenda apa yang akan dilaksanakan di Indonesia
"Bahwa kita punya budaya punya pancasila kita punya agama (harus dihormati)," jelasnya.
Baca juga: Komunitas LGBT se-ASEAN Dikabarkan akan Kumpul di Jakarta, Polda Metro Jaya : Kita Telusuri
Sebelumnya, beredar informasi terkait kegiatan kumpul LGBT se-Asean di Jakarta pada 17-21 Juli 2023. Informasi itu muncul pada laman instagram Arus Pelangi dan Asean Sogie Caucus.
Tertulis bahwa acara diorganisasi oleh ASEAN SOGIE Caucus, organisasi di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak 2021, bersama Arus Pelangi dan Forum Asia. Namun unggahan tersebut telah dihapus.
(Z-9)
WAKIL Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto mengimbau Dishub DKI Jakarta untuk tidak lagi menerima pembayaran parkir secara tunai.
Masih dibutuhkan pendekatan dan pembahasan lebih lanjut dengan berbagai pihak, termasuk DPRD DKI Jakarta.
Proses seleksi komisaris maupun direksi di BUMD rentan dititipan dan sarat keterlibatan partai politik.
Perlu adanya gerakan masif terkait bahaya merokok di ruang publik. DPRD akan mendorong kampanye bersama lintas sektor.
DPRD Provinsi DKI Jakarta terus mendalami sejumlah isu teknis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan perparkiran melalui rapat kerja bersama eksekutif.
Seperti program KJP Plus yang merupakan kelanjutan kebijakan sebelumnya yang sudah diketahui hingga 92% warga, namun hanya 41% yang merasa mendapat manfaat langsung.
FENOMENA LGBT merupakan isu sensitif, tetapi tidak bisa diabaikan. Survei internal KGSB menunjukkan keberagaman pandangan guru.
Presiden AS, Donald Trump, baru saja menandatangani perintah eksekutif yang melarang perempuan transgender untuk berkompetisi dalam kategori olahraga perempuan.
Polisi pun telah menetapkan 3 tersangka dari 56 orang tersebut, dengan inisal RH, RE, dan BP. Diduga ketiga tersangka merupakan penyelenggara praktik pesta seks sesama jenis laki-laki.
PRESIDEN Amerika Serikat (AS), Donald Trump menandatangani serangkaian perintah eksekutif, termasuk untuk melarang aggota LGBT dan transgender di militer AS.
Nurma mengatakan pada awalnya pihaknya menerima laporan dari warga di salah satu mal kawasan Grogol Utara itu, ada keributan.
Terdapat daerah di Provinsi Sumbar yang sudah lebih dulu membuat perda pemberantasan LGBT. Sebabnya, DPRD menilai pemerintah provinsi juga perlu melakukan hal serupa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved