Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana tidak menerapkan operasi yustisi usai Lebaran tahun ini. Kendati demikian, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Joko Agus Setyono berharap warga Jakarta yang akan mudik tidak membawa sanak keluarga saat kembali lagi ke Ibu Kota.
"Penduduk Jakarta berapa coba sekarang? 11,7 juta. harusnya berapa, 5-6 juta kan. Lebih dari itu susah juga ngurusnya," jelasnya kepada awak media, di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (12/4).
Ia menjelaskan, untuk membatasi lonjakan penduduk salah satunya mengimbau warga yang akan datang wajib lapor RT setempat. Jal itu untuk menjamin orang tersebut mempunyai tempat tinggal.
Baca juga: Tidak Terapkan Yustisi Pasca Lebaran, Dukcapil DKI Lakukan Pendataan
"Saya pikir dengan mereka lapor kepada RT dan RW. Operasi yustisi tidak perlu," jelasnya.
"Tapi ya kita melihat perkembangan kalau memang diperlukan kita akan lakukan itu," sambung mantan kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bali itu. (Far/Z-7)
Pemprov DKI juga mulai mengandalkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Terkait dukungan anggaran, politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi D mendukung segala kajian dan rencana yang memiliki dampak positif untuk masyarakat luas.
Skema kerja sama dengan pengembang di sepanjang trase akan mempermudah pengembangan MRT, terutama dalam pengelolaan TOD dan pembiayaan proyek.
Menurutnya, saling bantu antara daerah ini perlu dilakukan guna memudahkan menyelesaikan sebuah permasalahan.
Letaknya yang strategis di samping JIS menjadikannya salah satu titik potensial untuk pengembangan wisata urban di Jakarta Utara.
Menurut Pramono, dengan dukungan konektivitas tersebut, penyelenggaraan kegiatan berskala besar di JIS dan Ancol akan lebih mudah dijangkau masyarakat.
Fokus utama saat ini adalah menangani tiang-tiang yang memiliki struktur beton lebih kompleks.
Koordinasi telah dilakukan dengan jajaran wilayah untuk memastikan penegakan aturan berjalan konsisten.
PEMPROV DKI Jakarta bakal menertibkan spanduk-spanduk, khususnya umbul-umbul partai politik (parpol) yang kerap menjamur di flyover.
Penurunan drastis tersebut bersumber dari pos Pendapatan Transfer Ke Daerah (TKD).
Dengan ketersediaan dana tersebut, seharusnya dampak banjir dapat diminimalisasi melalui persiapan yang lebih matang.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan anggaran Rp100 miliar yang digelontorkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bukan hanya untuk pembongkaran tiang monorel Jakarta
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved