Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua Komisi 4 DPRD Kota Tangerang, Sumarti berharap pihak-pihak yang bersengketa di Jalan Dahwa untuk menahan diri selama jalan tersebut sifatnya masih status quo. Selain itu permasalahan jalan yang sudah berumur 40 tahun lebih tersebut diselesaikan secara kekeluargaan.
Dalam kunjungan itu anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang sengaja melakukan inspeksi dan pengecekan ke Jalan Dahwa yang beberapa kali ditutup oleh perwakilan ahli waris Endang Miharja.
Dalam kunjungan itu, anggota DPRD Kota Tangerang yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD, Sumarti memintai keterangan dari beberapa warga yang menolak penutupan jalan tersebut dan pihak ahli waris keluarga Endang Miharja.
Dalam keterangannya Ketua RW 01 Manis Jaya Jatiuwung, Ade Supiana yang didampingi RT dan tokoh masyararakat menerangkan jalan Dahwa sudah digunakan masyarakat sekitar sejak tahun 1980an, jadi sudah sekitar 40 tahunan. Menurut Ade, jalan tersebut sudah dihibahkan oleh Endang Miharja kepada warga. “Jadi kami keberatan jika jalan ini ditutup, karena memang jalan ini dipelihara warga dan perusahaan yang ada di sini,” ujar Ade.
Namun pernyataan itu dibantah oleh Sinaga, salah satu pengacara keluarga. Dia menyatakan yang dihibahkan hanyalah yang tiga meter. “Kalau tiga meter kami iklas, tapi sisanya tetap akan kami pagar,” katanya.
Setelah pertemuan, Sumarti memberikan penjelasan kepada wartawan yang berada di lokasi bahwa DPRD mengimbau tidak ada penutupan atau pemagaran terkait sengketa jalan Dahwa. “Karena semuanya kan masih dalam proses, jadi kami minta pihak, yakni ahli waris Bapak Endang Miharja tidak melakukan kegiatan apapun sebelum statusnya clear,” ujar Sumarti kepada wartawan, Senin (9/4).
“Kedatangan kami ke mari untuk melihat langsung kondisi jalan Dahwa yang katanya hendak ditutup oleh ahli waris Endang Miharja. Kami melihat lebar jalan dan mencari keterangan dari saksi-saksi di lapangan. Kedatangan kami menyusul pertemuan sebelumnya soal adanya keluhan warga terkait rencana penutupan jalan,” kata Sumiati.
Menurutnya, dari keterangan tokoh masyarakat dan pejabat RT/RW setempat jalan ini memang sudah digunakan selama 40 tahunan dan lebarnya memang 7 meter, lebih sementara dari pihak ahli waris menyatakan yang diwakafkan hanya 3 meter. “Ini kan yang ingin kita cek, nanti kami akan memanggil pihak BPN mengenai batas-batas tanah dan jalan biar semuanya menjadi clear. Kami juga akan melaporkan dulu hasil survei lapangan kami ke Ketua DPRD dan kami akan menjadwalkan pemanggilan BPN di persidangan selanjutnya. Sebab tadi dari pihak ahli waris complain bahwa ukuran yang dibuat BPN berubah-ubah, nanti di rapat berikutnya kami akan bahas masalah ini agar makin jelas,” ujar anggota DPRD dari PDIP ini. (B-4)
Seiring berjalannya penanganan, akses di ruas Tarutung–Sibolga kini mulai pulih dan kembali dapat dimanfaatkan. Pemulihan usai banjir ini memberikan dampak bagi aktivitas harian.
Terbukti, dengan diperbaikinya salah satu akses di lingkungan KITB tersebut. Sehingga, mempermudah mobilitas untuk menuju KITB dari Banyuputih menuju Kedawung di KEK Industropolis Batang.
BNPB memastikan seluruh akses jalan dan jembatan nasional di Aceh telah pulih secara fungsional, sesuai target yang ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Warga melewati jalan yang tertimbun longsor di Kampuang Pitameh, Padang, Sumatra Barat.
ruas jalan dan jembatan terdampak banjir serta tanah longsor di wilayah Sumatra Barat (Sumbar) masih menjadi kendala utama dalam penanganan darurat dan distribusi bantuan
UPAYA pembukaan jalur utama yang menghubungkan Kota Medan di Sumatra Utara menuju Aceh Tamiang, Aceh, usai terkena bencana banjir mulai menunjukkan perkembangan positif.
Mafia peradilan di PN Depok terbongkar lewat OTT KPK yang menyeret pimpinan pengadilan, terkait dugaan suap dan sengketa tanah PT Kraba Digdaya.
Ruwetnya persoalan pertanahan di Bali kembali mencuat seiring bergulirnya kasus dugaan kriminalisasi yang menjerat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bali I Made Daging.
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyebut bahwa laporan terkait sengketa tanah Jimbaran telah diselesaikan sesuai mekanisme kelembagaan.
Lurah Sukamaju Baru Nurhadi mengatakan pihak Kelurahan bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas telah memanggil kedua pihak.
KONFLIK sengketa tanah antara Organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya yang diduga menduduki aset milik BMKG.
RUMAH milik aktor Atalarik Syach dieksekusi paksa oleh aparat pada Kamis (15/5). Kenali Kiat Aman Beli Tanah agar Terhindar dari Sengketa
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved