Headline
AS ikut campur, Iran menyatakan siap tutup Selat Hormuz.
Tren kebakaran di Jakarta menunjukkan dinamika yang cukup signifikan.
ASISTEN Kesejahteraan Rakyat Setda DKI Jakarta Uus Kuswanto mengaku sudah menjalani proses fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan untuk mengisi posisi barunya, yakni sebagai calon Wali Kota Jakarta Barat.
Proses fit and proper test itu berlangsung di ruangan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Bukan hanya oleh Prasetyo, Uus turut diuji oleh sejumlah pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta.
"Saya kesini melaksanakan undangan dari DPRD untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menjadi Wali Kota," kata Uus usai jalani fit and proper test, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (20/3).
Baca juga: Heru Targetkan DKI Jakarta Dapat WTP Kembali
Uus mengakui bahwa pengangkatannya ini merupakan rekomendasi dari Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Dengan begitu, Uus akan menggantikan Wali Kota Jakarta Barat Yani Wahyu Purwoko.
"Alhamdulillah tadi sudah kami ikuti dan dari pimpinan dan juga anggota yang hadir tadi sudah memberikan pertimbangan menyetujui untuk apa yang menjadi usulan dari bapak Pj Gubernur DKI Jakarta," ujarnya.
Baca juga: Anggota DPRD DKI Jakarta Minta Perbaikan Jalan Rusak Jadi Prioritas
Uus mengakui bahwa dirinya mendapat arahan langsung dari Heru Budi untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang ada di Jakarta Barat, seperti persoalan kemacetan, stunting dan masalah lainnya.
"Yang jelas pada prinsipnya apa yang jadi arahan dari Pak Gubernur untuk membenahi masalah, banjir, terus kemacetan, termasuk stunting, tadi juga disampaikan oleh pimpinan dewan dan juga anggota ada yang mewakili Jakarta Barat juga sama untuk men-support apa yang di program pak Gubernur bisa sukses dilaksanakan," pungkasnya.
Sebagai informasi, sebelumnya Anies Baswedan juga sempat melantik Uus Kuswanto Wali Kota Jakarta Barat pada 4 September 2020. Setahun kemudian tepatnya 12 Oktober 2021, Uus diberhentikan oleh Anies dan dipindahkan posisinya menjadi Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda DKI. (Far/Z-7)
Kepala Sekolah SMK 56 Jakarta, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, Ngadina mengatakan siswinya menjadi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan guru seni budaya.
Seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta disebut telah sepakat agar sekolah gratis bisa diterapkan setidaknya pada 2025.
Semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan di sekolah negeri
Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu membuat terobosan dalam menuntaskan permasalahan macet dan banjir.
PARTAI NasDem diprediksi mendapatkan kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Rencana Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk membangun rumah pompa di Kali Sunter pada 2025 didukung DPRD DKI Jakarta.
Perlu adanya gerakan masif terkait bahaya merokok di ruang publik. DPRD akan mendorong kampanye bersama lintas sektor.
DPRD Provinsi DKI Jakarta terus mendalami sejumlah isu teknis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan perparkiran melalui rapat kerja bersama eksekutif.
Seperti program KJP Plus yang merupakan kelanjutan kebijakan sebelumnya yang sudah diketahui hingga 92% warga, namun hanya 41% yang merasa mendapat manfaat langsung.
Rano mengatakan DKI Jakarta menjadi salah satu daerah di Indonesia yang belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) mengenai KTR bersama beberapa kota lain di Provinsi Aceh dan Papua.
Usman meminta penahanan mereka ditangguhkan. Sementara mahasiswa yang hanya menyampaikan aspirasi, Usman meminta untuk dibebaskan.
Dengan dibentuknya BUMD parkir, pengelolaan parkir lebih profesional dibandingkan sekarang yang berantakan pengelolaannya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved