Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
ASISTEN Kesejahteraan Rakyat Setda DKI Jakarta Uus Kuswanto mengaku sudah menjalani proses fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan untuk mengisi posisi barunya, yakni sebagai calon Wali Kota Jakarta Barat.
Proses fit and proper test itu berlangsung di ruangan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Bukan hanya oleh Prasetyo, Uus turut diuji oleh sejumlah pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta.
"Saya kesini melaksanakan undangan dari DPRD untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menjadi Wali Kota," kata Uus usai jalani fit and proper test, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (20/3).
Baca juga: Heru Targetkan DKI Jakarta Dapat WTP Kembali
Uus mengakui bahwa pengangkatannya ini merupakan rekomendasi dari Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Dengan begitu, Uus akan menggantikan Wali Kota Jakarta Barat Yani Wahyu Purwoko.
"Alhamdulillah tadi sudah kami ikuti dan dari pimpinan dan juga anggota yang hadir tadi sudah memberikan pertimbangan menyetujui untuk apa yang menjadi usulan dari bapak Pj Gubernur DKI Jakarta," ujarnya.
Baca juga: Anggota DPRD DKI Jakarta Minta Perbaikan Jalan Rusak Jadi Prioritas
Uus mengakui bahwa dirinya mendapat arahan langsung dari Heru Budi untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang ada di Jakarta Barat, seperti persoalan kemacetan, stunting dan masalah lainnya.
"Yang jelas pada prinsipnya apa yang jadi arahan dari Pak Gubernur untuk membenahi masalah, banjir, terus kemacetan, termasuk stunting, tadi juga disampaikan oleh pimpinan dewan dan juga anggota ada yang mewakili Jakarta Barat juga sama untuk men-support apa yang di program pak Gubernur bisa sukses dilaksanakan," pungkasnya.
Sebagai informasi, sebelumnya Anies Baswedan juga sempat melantik Uus Kuswanto Wali Kota Jakarta Barat pada 4 September 2020. Setahun kemudian tepatnya 12 Oktober 2021, Uus diberhentikan oleh Anies dan dipindahkan posisinya menjadi Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda DKI. (Far/Z-7)
Kepala Sekolah SMK 56 Jakarta, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, Ngadina mengatakan siswinya menjadi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan guru seni budaya.
Seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta disebut telah sepakat agar sekolah gratis bisa diterapkan setidaknya pada 2025.
Semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan di sekolah negeri
Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu membuat terobosan dalam menuntaskan permasalahan macet dan banjir.
PARTAI NasDem diprediksi mendapatkan kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Rencana Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk membangun rumah pompa di Kali Sunter pada 2025 didukung DPRD DKI Jakarta.
KOMISI A DPRD DKI Jakarta meminta proses rekrutmen Pegawai Penunjang Layanan Publik (PJLP) di lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) dilakukan tanpa pungli
Meski berbagai langkah teknis telah dijalankan, pendekatan yang dominan bersifat seremonial dan keagamaan dinilai hanya menjadi penahan sementara, bukan penyelesai masalah.
Menurut dia, Raperda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 telah resmi ditetapkan sebagai Perda.
DPRD DKI mendesak Pemerintah Provinsi Kota Jakarta melakukan audit sistem kelistrikan terhadap pasar tradisional buntut kebakaran hebat di Pasar Taman Puring
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi usulan dari DPRD DKI Jakarta untuk membuat kebijakan Kartu Janda Jakarta sebagai salah satu program bantuan sosial (bansos) baru.
Yuke mengatakan bahwa musibah kebakaran yang terjadi beberapa hari ini dan menyebabkan korban meninggal dunia harus menjadi pelajaran yang berharga.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved