Rabu 08 Februari 2023, 13:36 WIB

Tolak ERP, Ojol Demo di Balai Kota DKI

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Tolak ERP, Ojol Demo di Balai Kota DKI

ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Ilustrasi. Seorang pengguna ojek online menunjukkan aplikasi GoRide yang tidak tersedia di Kawasan Kalisari, Jakarta Timur.

 

RATUSAN pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam komunitas Predator mengegeruduk Balai Kota DKI Jakarta. Mereka melakukan aksi demonstrasi untuk menentang program jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).

Ratusan pengemudi ojol tersebut tiba di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan No 8, Gambir, Jakarta Pusat siang ini sekitar pukul 12.00 WIB.

Aksi demonstrasi ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan setelah sebelumnya pada 25 Januari di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Baca juga: Heru Sebut Penerapan ERP Butuh Proses Panjang

Pengemudi ojol menuntut agar rencana ERP dapat dibatalkan. Sebab, progran tersebut dinilai menambah beban warga.

"Tolak ERP di jalanan Jakarta. Karena itu merugikan masyarakat. Pemerintah tahu betul bahwasannya ERP diterapkan di jalan provinsi. Tolong dikaji ulang untuk dibatalkan," kata orator aksi demonstrasi tersebut, Rabu (8/2).

"Kami mohon kepada para gubernur, anggota DPRD DKI yang bijaksana, yang telah memungut pajak untuk rakyatnya. Jangan sampai salah menerpakan yang sekiranya merugikan untuk rakyatnya sendiri. Jadi jangan tutup mata, jangan tutup telinga," ujarnya.

Selain minta Raperda ERP batal dibahas, para pendemo juga menuntut diberhentikannya Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo yang disebut dalang di balik munculnya raperda ERP.

Saat ini, rancangan peraturan daerah (raperda) ERP masih dalam proses pembahasan.

Diketahui, Dinas Perhubungan DKI Jakarta berencana menerapkan kewajiban membayar tarif retribusi saat kendaraan bermotor melintas di sejumlah ruas jalan yang ditetapkan sebagai wilayah ERP.

Dalam kebijakan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan seluruh kendaraan bermotor pribadi harus membayar tarif retribusi ERP termasuk kendaraan roda dua.

"Yang dikecualikan hanya angkutan umum plat kuning," tutur Syafrin saat ditemui awak media di Gedung DPRD DKI pada 25 Januari lalu. (Put/OL-09)

Baca Juga

MI/PIUS ERLANGGA

Bazar Takjil di Benhil Terima Pembayaran Digital

👤Antara 🕔Kamis 23 Maret 2023, 21:17 WIB
Mulai hari pertama Ramadan semua pedagang sudah bisa menerima pembayaran via...
MI/Vicky Gustiawan

Juru Parkir Liar Semakin Marak, Dishub Depok Tak Tegas

👤Kisar Rajaguguk 🕔Kamis 23 Maret 2023, 19:32 WIB
Parkir liar di kota Depok semakin marak dan menimbulkan kemacetan. Dishub Kota Depok dinilai kurang tegas mengatasi maraknya parkir liar...
Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta

Heru Optimistis Stasiun Integrasi LRT Bakal Kurangi Penggunaan Kendaraan Pribadi

👤Kautsar Widya Prabowo 🕔Kamis 23 Maret 2023, 19:19 WIB
Heru telah menginstruksikan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur untuk menyosialisasikan pembangunan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya