Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, melantik 162 petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilu 2024 mendatang. Ratusan petugas PPS itu akan disebar di 54 di Tangsel.
Ketua KPU Kota Tangsel, M. Taufik Mizan, mengutarakan 162 petugas PPS itu terpilih berdasarkan hasil proses seleksi panjang dari 474 pendaftar.
"Dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan serta penandatanganan pakta integritas ini, maka 162 petugas PPS Kota Tangsel telah resmi sebagai badan ad hoc kami yang bertugas dalam pelaksanaan kepemiluan," ungkap M. Taufik Mizan pada pelantikan tersebut di Gedung Intermark, BSD, Kecamatan Serpong, Tangsel.
Ia menjelaskan setiap kelurahan di Tangsel akan ditempatkan 3 anggota PPS. Pada tahap awal, mereka akan membantu proses verifikasi faktual calon pendaftar DPD dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Tangsel.
Usai pelantikan ini, lanjut dia, PPS mulai menjalani tugas dan fungsinya dimulai pada 24 Januari 2023 hingga 4 April 2024. Paling dekat, lanjutnya, KPU bersama PPS mengawal verifikasi faktual calon perseorangan (DPD RI) yang sebarannya berada di Kota Tangsel Selanjutnya pada Februari 2023 para PPS bersama PPK juga melakukan perekrutan Pantarlih (Panitia Pemutakhiran Data Pemilih). (OL-15)
Gubernur Banten Andra Soni menegaskan program Sekolah Gratis menjadi prioritas utama. Lebih dari 60 ribu siswa di 801 sekolah swasta telah merasakan manfaatnya.
Pada tahun 2025, RPJMD Provinsi Banten menetapkan delapan target dari sembilan indikator makro.
Diduga karena kurangnya kehati-hatian pengemudi, bus hilang kendali dan menabrak bagian belakang truk yang berada tepat di depannya.
Puncak HPN 2026 di Banten menegaskan pentingnya peran pers sebagai penjaga kualitas informasi di era digital dan AI.
Ketua BAZNAS Kota Tangsel Mohamad Subhan mengutarakan sinergi antar-lembaga zakat menjadi kunci dalam menggali potensi zakat secara optimal, khususnya di Provinsi Banten.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved