Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, melantik 162 petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilu 2024 mendatang. Ratusan petugas PPS itu akan disebar di 54 di Tangsel.
Ketua KPU Kota Tangsel, M. Taufik Mizan, mengutarakan 162 petugas PPS itu terpilih berdasarkan hasil proses seleksi panjang dari 474 pendaftar.
"Dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan serta penandatanganan pakta integritas ini, maka 162 petugas PPS Kota Tangsel telah resmi sebagai badan ad hoc kami yang bertugas dalam pelaksanaan kepemiluan," ungkap M. Taufik Mizan pada pelantikan tersebut di Gedung Intermark, BSD, Kecamatan Serpong, Tangsel.
Ia menjelaskan setiap kelurahan di Tangsel akan ditempatkan 3 anggota PPS. Pada tahap awal, mereka akan membantu proses verifikasi faktual calon pendaftar DPD dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Tangsel.
Usai pelantikan ini, lanjut dia, PPS mulai menjalani tugas dan fungsinya dimulai pada 24 Januari 2023 hingga 4 April 2024. Paling dekat, lanjutnya, KPU bersama PPS mengawal verifikasi faktual calon perseorangan (DPD RI) yang sebarannya berada di Kota Tangsel Selanjutnya pada Februari 2023 para PPS bersama PPK juga melakukan perekrutan Pantarlih (Panitia Pemutakhiran Data Pemilih). (OL-15)
Partai Golkar Alihkan Dukungan ke Airin-Ade
Akhir pekan ini, jalan-jalan ke Temu Bisnis Kemitraan Nasional Rantai Pasok (Kenarok) di Living World Alam Sutera, Tangerang Selatan, Banten, yuk!
Aston Hotels telah merancang berbagai paket menarik untuk membuat bulan Ramadan ini benar-benar istimewa.
Momen liburan bersama keluarga atau dengan rekan kerja di kantor akan semakin seru dan berkesan saat dilakukan di lokasi yang tepat, seperti Mutiara Carita Cottages.
Salah satunya dengan menjalani laga ujicoba melawan Persita Tangerang, Sabtu (1/5) lalu meski hasilnya terbilang belum memuaskan.
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
KPU selalu siap untuk memberikan pemahaman politik apabila dibutuhkan oleh parpol ataupun dari Pemkab Bandung
Maman juga merasa khawatir peretasan data itu akan berdampak pada terganggunya proses transparansi pesta demokrasi tahun depan
Kunjungan ini juga dalam rangka supervisi dan monitoring kesiapan menuju Pemilu 2024.
KPU Purwakarta memberikan batas waktu hingga 7 Januari 2024 sebagai akhir pelaporan LADK bagi peserta pemilu unsur parpol dan DPD RI.
KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat, memastikan 140.457 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Jabar menggelar pemungutan suara hari ini, Rabu (14/2).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved