Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
SERINGNYA kejadian bencana alam yang terjadi di akhir tahun 2022, membuat Komisi IV DPRD Kota Bogor mengambil langkah untuk meningkatkan anggaran tanggap bencana dalam APBD 2023.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar menyampaikan, berdasarkan hasil rapat dengan mitra kerja, Komisi IV berharap dengan ditingkatkannya anggaran tanggap bencana di APBD 2023, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor bisa lebih maksimal merespon situasi bencana.
"Selain kesiapan anggaran, SOP terkait tanggap bencana juga perlu diperbaiki, sehingga apa yang dialokasikan atau bantuan yang diberikan kepada masyarakat bisa tepat guna,” ujar Karnain, dalam keterangannya yang dikutip Rabu (14/12/2022)
Karnain juga berharap dengan adanya peningkatan anggaran tanggap bencana, maka daya dukung dari alat yang dimiliki oleh BPBD Kota Bogor bisa ditingkatkan. Sebab, hal tersebut nantinya akan menunjang kinerja dari BPBD untuk penanggulangan bencana.
“Sehingga kehadiran BPBD bisa dirasakan betul oleh masyarakat di lokasi titik bencana,” pungkasnya.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Said Muhamad Mohan, mengingatkan kepada jajaran Pemerintah Kota Bogor bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana sudah diatur dan diamanatkan didalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2018.
“Kita punya perda nomor 1 tahun 2018 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Nah ini guidance sebetulnya jelas pak wali, kita tinggal buka lagi apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah kota, disitu kita harus tanggap,” ujar Mohan.
Lebih lanjut, Mohan juga meminta agar seluruh SKPD Kota Bogor mempercepat penyerapan anggaran yang sudah dituangkan didalam APBD 2022. Terutama penyerapan anggaran yang berdampak langsung kepada masyarakat, mulai dari pembangunan fisik sampai bantuan sosial.
Mohan juga menginformasikan kepada Wali Kota bahwa BTT untuk APBD Perubahan 2022 mengalami kenaikan signifikan. Sehingga untuk melakukan penanggulangan bencana bisa lebih leluasa dan memaksimalkan anggaran yang ada.
“Jangan sampai anggaran yang sudah disiapkan menjadi SILPA karena kita tidak tanggap, apalagi kita juga sudah menyiapkan BTT yang cukup tinggi. Sekaligus proses birokrasi yang ada perlu dipangkas dan dipermudah mengingat kondisi kita yang saat ini tengah siaga bencana, agar masyarakat bisa mendapatkan intevensi dengan cepat,” pungkasnya.
Sementara itu, dalam keterangan terpisah, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menyampaikan bahwa kejadian bencana yang merenggut korban jiwa ini menjadi peringatan sekaligus kesadaran bahwa anggaran untuk lingkungan menjadi prioritas.
"Dari awal periode kami selalu mengingatkan untuk menguatkan keberpihakan pembangunan wilayah. Dari dua tahun lalu juga DPRD sudah mendorong anggaran untuk mengatasi permasalahan banjir. Namun roadmap kesana belum lengkap. Dengan kejadian akhir-akhir ini, semoga ada kesepakatan untuk anggaran di 2023 lebih menitikberatkan upaya mengatasi masalah-masalah di lingkungan permukiman masyarakat", tegas Atang. (OL-13)
Baca Juga: Cegah Paham Radikalisme, DPRD Kota Bogor Bahas Raperda PPWK
KABAR duka datang dari Pemerintahan kota Bogor. Wali Kota Bogor periode 1999-2004, Iswara Natanegara meninggal dunia.
Status siaga 3 yang sudah terjadi selama empat jam lebih ini membuatnya khawatir dengan kondisi hilir.
Kemenhut menertibkan aktivitas pertambangan ilegal di kawasan hutan produksi terbatas Gunung Karang, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor
Dari hasil investigasi, kawasan hutan tersebut diduga dimanfaatkan untuk pertambangan tanpa izin yang sah berupa galian batu kapur (karst).
Bertepatan dengan hari jadi, Bonvie meluncurkan program sosial bertajuk “Tumbuh Bersama Bonvie”.
Beberapa titik sudah mulai dilakukan normalisasi. Meski sifatnya masih dalam rangka penanganan darurat, tetapi spek teknisnya sudah mulai mengarah pada standar normalisasi.
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved