Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
POLDA Metro Jaya menyebut akan menindak tegas anggotanya yang melakukan pungutan liar (pungli). Sebelumnya, kejadian pungli ramai di Samsat Jakarta Selatan, di Mapolda Metro Jaya dialami komika Soleh Solihun. Ia membagikan pengalamannya diminta uang Rp30 ribu saat melakukan cek fisik kendaraan.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan pimpinan Ditlantas Polda Metro Jaya menegaskan akan menindak anggota yang terbukti melakukan pungli.
"Ketentuan yang telah diberikan pimpinan termasuk kebijakan pimpinan Polda Metro dan termasuk Dirlantas bahwa tidak dibenarkan anggota melakukan pungutan liar. Kalau pun ada yang terjadi itu adalah oknum dan akan ditindak secara tegas," kata Zulpan, ketika dihubungi, Kamis (29/9).
Zulpan menegaskan pungli tidak dibenarkan dalam pelayanan warga di Samsat. Ia mengatakan pihaknya telah berupaya menghadirkan sistem pelayanan yang transparan dan bebas dari pungli.
"Aturan yang dilakukan kita melakukan penerapan pelayanan sesuai mekanisme dengan percepatan kepada wajib pajak. Kemudian di situ di tiap loket sudah tertera jumlah angka dan biaya pembayaran yang harus dibayarkan oleh pemohon," kata Zulpan.
Zulpan meminta masyarakat untuk tidak memberikan pungli, karena telah tertera informasi biaya saat mengurus kendaraan di Samsat.
"Jadi itu sebagai giudance-nya masyarakat, jangan terkecoh. Percayakan pada petugas yang ada di loket-loket Samsat sehingga masyarakat tahu dengan benar berapa harga yang harus dibayar, apakah dia terdaftar kendaraan baru atau balik nama atau mutasi," jelas Zulpan.
Sebelumnya, petugas cek fisik kendaraan di Samsat Jakarta Selatan yang meminta pungutan liar ke komika Soleh Solihun diberhentikan. Kanit Samsat Polres Metro Jakarta Selatan AKP Mulyono mengatakan pihaknya telah memberhentikan petugas yang berinisial AS tersebut. AS diketahui merupakan pekerja harian lepas (PHL) di Samsat Jakarta Selatan.
"Sudah diberhentikan untuk tidak menggesek lagi. Itu PLH, kayak pekerja, dia punya keahlian gesek, tapi bukan polisi," kata Mulyono, saat dikonfirmasi, Rabu (28/9).
Mulyono mengatakan, AS meminta sejumlah uang kepada Soleh atas inisiatifnya sendiri. Mulyono menegaskan pihaknya melarang ada petugas melakukan pungutan liar kepada warga yang mengurus kendaraannya di Samsat Jakarta Selatan. "Statement saya tidak ada pungutan. Banner itu sudah saya pasang," ucap Mulyono.
Mulyono mengatakan sudah mengantisipasi kejadian serupa terulang di kemudian hari. Spanduk dan banner cek fisik gratis pun telah disebar sebagai informasi masyarakat.
"Kita sudah pasang spanduk kita sudah kasih nomor aduan WA. Nanti kalau ada komplain akan ditindaklanjuti," jelas Mulyono.
Seperti diketahui, Soleh Solihun membagikan pengalamannya di Twitter pribadinya ketika mengurus STNK atau perpanjangan lima tahunan kendaraannya di Samsat Jakarta Selatan yang berada di Polda Metro Jaya. Ia mengaku harus membayar Rp30 ribu untuk biaya cek fisik kendaraan yang seharusnya gratis. (OL-13)
Baca Juga: Petugas Cek Fisik Samsat yang Minta Pungli ke Soleh Solihun ...
PANIT 2 Subdit Resmob Polda Metro Jaya, AKP Fechy J. Ataupah mengungkap fakta baru dalam pelarian FTJ, Warga Negara (WN) Irak yang menjadi tersangka pembunuhan DA, cucu Mpok Nori.
SUBDIT Resmob Polda Metro Jaya mengungkap kronologi lengkap kasus pembunuhan DA, cucu pelawak legendaris almarhumah Mpok Nori, yang dilakukan oleh suami sirinya, FTJ.
Polisi mengungkap motif pembunuhan cucu Mpok Nori di Jakarta Timur. Pelaku, suami siri WNA asal Irak, nekat membunuh karena cemburu.
Polda Metro Jaya mengerahkan 1.810 personel dan menyiapkan rekayasa lalu lintas situasional untuk mengamankan malam takbiran Idul Fitri 1447 H di Jakarta.
Menurut dia, proses penegakan hukum atas kasus ini yang ditangani Polda Metro Jaya merupakan langkah positif.
Kontras mendesak pembentukan TGPF untuk mengusut tuntas serangan sistematis terhadap Andrie Yunus dan membongkar aktor intelektual di balik teror ini.
Pelayanan Samsat yang selama ini digunakan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan harus berinovasi dan mempercepat pelayanan.
Tessa enggan memerinci nama lengkap saksi itu. Berdasarkan informasi yang dihimpun, dia adalah Kepala UPTD PPD Samsat Bengkulu Tengah Ahmad Hendy.
Dokumen yang harus disiapkan untuk membayar pajak kendaraan adalah identitas diri seperti KTP, BPKB dan STNK asli yang disertai lampiran fotokopi.
kerja sama Jasa Raharja dengan Kementerian Pendidikan dalam mengedukasi masyarakat serta kolaborasi dengan Korlantas Polri.
. Pria itu mengaku ditawari proses pengurusan cepat dengan tarif Rp550 ribu saat mengurus balik nama kendaraan.
Polda Metro Jaya meminta masyarakat melapor ke 110 jika ada oknum yang melakukan pungutan liar (pungli) saat mengurus pembayaran pajak di Samsat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved