Pernyataan Abraham Samad setelah Dicecar 56 Pertanyaan oleh Penyidik dalam Kasus Ijazah Jokowi

MANTAN Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menjalani pemeriksaan selama 10 jam di Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Dalam pemeriksaan, ia mendapat 56 pertanyaan dari penyidik.

Kuasa hukumnya, Daniel Winarta, mengatakan sebagian besar pertanyaan menyangkut isi podcast Abraham di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up. Namun, ia menilai ada sejumlah pertanyaan yang keluar dari tempus dan lokus delicti yang tertera dalam surat panggilan.

"Dalam surat panggilan itu dituliskan bahwa kejadiannya terjadi tanggal 22 Januari. Sedangkan, banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh penyidik itu berada di luar dari tempus dan lokus delicti yang sudah ditulis dalam surat panggilan," kata Daniel di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (13/8).

Baca juga : Eks Ketua KPK Abraham Samad Siap Diperiksa Kasus Ijazah Jokowi Hari Ini

Daniel menduga hal ini berpotensi menjadi bentuk kriminalisasi dan pembatasan kebebasan berekspresi di media sosial.

Sementara itu, Abraham mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang memberikan dukungan selama proses pemeriksaan. Ia mengungkapkan lamanya pemeriksaan salah satunya karena harus menandatangani 24 rangkap berita acara pemeriksaan (BAP).

Ketua KPK periode 2011–2015 itu menegaskan bahwa sebagian materi pemeriksaan tidak sesuai dengan kejadian pada 22 Januari 2025, dan lebih banyak diarahkan pada isi podcast-nya yang memuat wawancara dengan Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauziah Tyassuma, Kurnia Tri Royani, dan Rizal Fadillah.

Baca juga : Polda Metro Jaya Diminta Tuntaskan Kasus Ijazah Jokowi Agar tak Berlarut-larut

Oleh karena itu, Abraham menyebut pengambilan BAP terhadap dirinya melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebab, tempus dan locus delicti tidak sesuai dengan surat panggilan.

"Selain tidak sesuai dengan KUHAP, dia juga melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tapi walaupun demikian, kita tetap menandatangani BAP tadi yang terdiri dari 24 rangkap," kata Abraham.  

Sebelumnya, Jokowi juga telah diperiksa sebagai pelapor di Polresta Solo pada 23 Juli 2025. Kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan, yang berarti penyidik menemukan unsur pidana dan tengah mencari alat bukti untuk menetapkan tersangka. 

Jokowi melaporkan sejumlah pihak atas dugaan pencemaran nama baik, penghinaan, dan fitnah terkait tudingan ijazah palsu. Laporan serupa juga dibuat Peradi Bersatu dan relawan Jokowi di beberapa polres, sebelum akhirnya ditarik ke Polda Metro Jaya.

Dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), terdapat 12 terlapor, di antaranya Abraham Samad, Roy Suryo, Tifauziah Tyassuma, Rismon Sianipar, Eggi Sudjana, Rizal Fadillah, Rustam Efendi, Kurnia Tri Royani, Nurdiansyah Susilo, Michael Sinaga, dan Aldo Rido. Mereka dijerat Pasal 160 KUHP, Pasal 28 ayat 2 UU No. 1/2024 tentang ITE, serta Pasal 28 ayat 3 jo Pasal 45A ayat 3 UU ITE.

(P-4)