Jakarta Butuh Pj Gubernur Netral  

PROVINSI DKI Jakarta membutuhkan sosok pemimpin yang netral untuk mempererat harmonisasi dan mengantisipasi polarisasi di Pemilu 2024. 

DPRD DKI Jakarta sudah mengusulkan tiga nama yakni Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Direktur Jenderal POLPUM Kementerian Dalam Negeri Bahtiar, dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Amarullah Matali kepada Presiden RI melalui untuk selanjutnya diproses di Tim Penilai Akhir (TPA) .

“Bahtiar sudah punya rekam jejak di Kemendagri dengan berbagai posisi strategis mengurus bidang kebangsaan, ketahanan seni budaya ini juga sangat memahami mengurus daerah, mempunyai jaringan yang luas dengan lintas tokoh masyarakat, akademisi, intelektual, seniman, budayawan, pekerja seni,ormas, penggiat lingkungan, dan media”, ujar Anggota DPD asal Jakarta, Jimly Asshiddiqie, dalam keterangan resmi, Rabu (28/9). 

Baca juga: DPRD: Presiden tidak Intervensi Usulan 3 Nama Calon Pj Gubernur DKI

Menurut dia, Bahtiar yang lebih ideal karena memiliki kapasitas dan kualifikasi seperti yang telah ditentukan. Jakarta memerlukan figur baru pemimpin daerah DKI Jakarta yang netral atau tidak terpolarisasi dalam istilah kubu-kubuan. 

"Sosok Bahtiar tidak mempunyai beban atau kepentingan politik  sehingga lebih mudah melakukan  komunikasi publik kearifan dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengharmonikan polarisasi Jakarta di DKI Jakarta sebagai barometer nasional," pungkasnya. 

Terpisah, Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, Aditya Perdana, mengatakan Pj Gubernur DKI Jakarta harus ditempati pejabat yang memiliki komunikasi politik yang baik. Tujuannya untuk menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan dalam masa transisi ini.

Selain itu, kata dia, figur yang memiliki rekam jejak dalam pembuatan kebijakan untuk memudahkan proses legislasi dan produk hukumnya dalam waktu dekat. Juga sosok yang tidak memiliki afiliasi dengan kelompok politik tertentu. 

"Tiga hal yang terkait kompetensi, pengalaman serta kemampuan dalam manajemen pemerintahan di atas yang saya pikir dapat menjadi pertimbangan strategis Presiden Jokowi untuk menetapkan seorang Pj Gubernur DKI Jakarta," tutupnya. (RO/OL-1)