Headline
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan enggan menanggapi secara rinci perihal pelaporan dirinya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) oleh masyarakat.
Anies pun hanya menjawab singkat sembari tersenyum saat ditanyai awak media mengenai laporan tersebut.
"Saya urus Jakarta dulu deh. Belum ngurusin yang lain," ujarnya di Balai Kota, Selasa (27/9).
Baca juga: Survei NSN: Jelang Lengser, Kepuasan terhadap Anies di Titik Terendah
Sebelumnya, Masyarakat Sipil Peduli Demokrasi melaporkan Anies ke Bawaslu. Hal itu terkait dengan beredarnya tabloid yang bertajuk 'Mengapa Harus Anies?' di beberapa daerah.
Adapun tabloid tersebut beredar di sejumlah masjid. Lalu, dikhawatirkan akan menimbulkan polarisasi, serta politik identitas di tengah masyarakat.
Kendati demikian, belum jelas status Anies dalam pelaporan tersebut. Sebab, tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 belum dimulai.(OL-11)

Ia menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiapkan strategi agar tempat wisata di Ibu Kota tetap kondusif ketika terjadi lonjakan wisatawan.
Selain parade bedug, suasana malam takbiran semakin semarak dengan pawai obor yang melibatkan 5.000 peserta, pawai mobil hias, serta pertunjukan air mancur.
Gubernur DKI Pramono Anung pastikan RDF Rorotan beroperasi penuh dengan kapasitas 1.000 ton/hari. Simak strategi baru Jakarta tangani krisis sampah.
Gubernur DKI Pramono Anung sebut tarif Transjabodetabek Blok M-Soetta Rp3.500 hanya promo 3 bulan. Simak rencana kenaikan tarif jadi Rp15.000 di sini.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengklaim telah mengikuti arahan Kementerian Lingkungan Hidup untuk menghentikan salah satu area open dumping setelah TPST Bantargebang, Jawa Barat
Gubernur DKI Pramono Anung hentikan operasional Zona 4A TPST Bantargebang usai longsor. Simak langkah mitigasi dan pengalihan sampah Jakarta terbaru.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved