Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KURANG dari sebulan habisnya masa jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Anies Baswedan menurun. Temuan survei Nusantara Strategic Netwok (NSN) menunjukkan hanya 30,3 persen publik ibukota yang merasa puas.
Jika dilihat dalam setahun terakhir, kepuasan publik terhadap Anies tidak pernah menembus 40 persen. Sementara itu sebanyak 58,8 persen merasa tidak puas, dan sisanya tidak tahu/tidak jawab sebanyak 10,9 persen.
“Menjelang lengser dari jabatan gubernur, tingkat kepuasan publik DKI Jakarta terhadap Anies berada pada titik terendah, setelah setahun terakhir selalu berada di bawah 40 persen,” kata Direktur Program NSN Riandi lewat pernyatannya, Sabtu (24/9).
Menurut Riandi, persepsi publik terhadap Anies tidak lepas dari berbagai kontroversi yang muncul dari kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Publik tidak melihat keseriusan Anies dalam membangun Jakarta dan merealisasikan janji-janji politiknya.
“Yang dilakukan Anies hanya mengubah nama-nama jalan dan mengganti istilah, tanpa ada hal-hal yang lebih substantif,” tandas Riandi.
Kemudian, sambungnya, Anies mengganti puluhan nama jalan di ibukota dengan nama-nama tokoh Betawi. Sementara itu tidak banyak pembangunan infrastruktur yang menonjol yang dilakukan Anies.
Banyak dari proyek-proyek infrastruktur di Jakarta dan sekitarnya dibangun oleh pemerintah pusat atau kerja sama Pemprov DKI Jakarta dengan pusat.
“Yang ditonjolkan Anies adalah pembangunan kembali kampung-kampung yang sebelumnya digusur pada masa Ahok, seperti korban gusuran di Bukit Duri. Faktanya warga tetap direlokasi ke rumah susun, seperti yang pernah dilakukan Ahok," tandasnya.
Anies mengganti sejumlah istilah seperti rumah sakit menjadi rumah sehat, ulang tahun menjadi Jakarta hajatan, hingga mengembalikan nama Batavia di kawasan Kota Tua. “Kontroversi membuat Anies sering diperbincangkan, tetapi dengan sentimen yang negatif,” jelas Riandi.
Pembangunan fisik yang digaungkan oleh Anies lebih berupa proyek mercusuar yaitu sirkuit balap Formula E dan stadion internasional Jakarta (JIS).
Tanpa prestasi yang bisa menuai kepuasan publik, Anies berencana maju ke pentas politik nasional. “Anies memainkan politik oposisional untuk menjadi magnet bagi berbagai kekuatan politik yang berseberangan dengan pemerintahan Jokowi periode kedua,” pungkanya.
Nusantara Strategic Network (NSN) melakukan survei pada 11-15 September 2022 dengan 400 responden mewakili seluruh wilayah di DKI Jakarta. Metode survei adalah multistage random sampling. Margin of error survei ±4,9 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen. (OL-8)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan kenaikan insentif bagi ketua RT dan RW akan mulai direalisasikan secara bertahap pada Oktober 2025
Ia mengatakan DPP PDIP berharap kekalahan dua pasangan calon kepala daerah dari kotak kosong pada Pilkada 2024 lalu tidak terulang kembali di pilkada ulang nanti.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumpulkan kader partainya yang terpilih sebagai kepala daerah pada kontestasi Pilkada 2024
DAFTAR Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, bertambah 4.965 orang.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved