Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
Sebanyak 4.400 personel gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat di wilayah Jakarta Pusat, Selasa (27/9).
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan, ribuan personel gabungan tersebut mengamankan aksi unjuk rasa dengan berbagai macam tuntutan, termasuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan memperingati Hari Tani Nasional. "Untuk wilayah Jakarta Pusat seluruhnya di siagakan 4.400 personel gabungan TNI Polri," kata Komarudin saat dihubungi, Selasa (27/9).
Ia menyebut unjuk rasa akan tersebar di 14 titik di Jakarta Pusat, mulai dari kawasan DPR RI, Balai Kota, perusahaan, hingga Kementerian Agraria.
Peserta demonstrasi di sebanyak 14 titik tersebut dari kalangan mahasiswa dan buruh perusahaan. Sejumlah isu dibawa oleh masing-masing kelompok masa mulai dari isu penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga agraria. "Ada beberapa isu yang diangkat. (Titik demo) ada di perusahaan, ada di Balai Kota, kemudian ada di Kementerian, kemudian di DPR," jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan Gebrak akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR. Dari laporan sementara diperkirakan akan ada 1.000-2.000 massa yang akan demo di kawasan DPR tersebut.
Ia mengimbau masa aksi untuk menyampaikan aspirasi dengan memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku dan menghormati masyarakat yang beraktivitas.
"Silakan berbagi tempat karena tentunya kita juga mengharapkan seluruh aktivitas bisa berjalan dengan lancar walaupun ada sedikit kemacetan karena memang kita atur kita lakukan rekayasa sekiranya diperlukan kalau tidak diperlukan tentu akan normal seperti biasa," pungkasnya. (OL-12)
Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Rano Alfath, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan yang menewaskan AT (14).
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Proses hukum terhadap tersangka, yang merupakan oknum anggota Brimob berinisial Bripda MS, harus dilakukan secara terbuka tanpa ada upaya menutupi fakta.
Setelah putusan etik ditetapkan, pelaku akan langsung dikembalikan ke wilayah hukum Polres Tual untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.
Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti penting, mulai dari proyektil peluru hingga rekaman CCTV guna mengidentifikasi pelaku penembakan di rumah anggota DPRD Jateng.
TNI menegaskan pembubaran aksi massa yang membawa bendera GAM di Lhokseumawe, Aceh, dilakukan secara persuasif dan sesuai hukum.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Relawan Perjuangan Demokrasi (DPD Repdem) DKI Jakarta, Jimmy Fajar atau Jimbong, menilai Polri harus lebih sigap dalam mengantisipasi provokator atau penyusup.
Aksi massa yang terjadi beberapa hari belakangan sangat berdampak pada animo masyarakat yang berbelanja di pasar
PASCAUNJUK rasa yang terjadi beberapa waktu lalu, kondisi wilayah Kota Jakarta masih belum berjalan normal, hingga Senin (1/9) Beberapa institusi pendidikan hingga pertokoan belum dibuka.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengimbau pelaku usaha untuk tetap tenang dan optimistis di tengah tekanan domestik.
ORGANISASI Pemuda Lintas Iman menyampaikan simpati dan dukacita yang mendalam kepada seluruh korban dalam aksi demonstrasi di beberapa daerah beberapa hari ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved